NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Banjar tercatat terjadi di sejumlah kecamatan. Hasil survei Dinas PUPRP Banjar menunjukkan penanganan kerusakan tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Banjar, Jimmy mengatakan, kerusakan terjadi pada sedikitnya 11 ruas jalan dan jembatan yang tersebar di beberapa wilayah.
“Kurang lebih ada 11 ruas jalan dan jembatan yang terdampak, lokasinya berbeda-beda kecamatan,” katanya, Selasa (27/01/2026).
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Aranio, Astambul, hingga Karang Intan. Beberapa ruas yang mengalami kerusakan berada di kawasan permukiman dan akses vital masyarakat.
“Di antaranya Jalan Desa di Sungai Tabuh, Jalan Desa Kecamatan Simpang Empat, Jalan paving block di Desa Awang Bangkal Timur, Jalan di Desa Lok Tangga, beberapa titik di Astambul dan Karang Intan, serta jembatan di Desa Aranio,” sebut Jimmy.
Menurutnya, kerusakan yang terjadi tidak bisa ditangani secara sederhana karena sebagian besar ruas jalan berada sangat dekat dengan aliran sungai.
“Penanganannya tidak mudah, karena langsung bersentuhan dengan sungai. Sungai itu sendiri kewenangannya Balai Wilayah Sungai,” katanya.
Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi dan audiensi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mencari solusi jangka panjang.
“Kami sudah audiensi ke BWS. Salah satu rencana besar mereka adalah pembangunan Bendungan Riam Kiwa,” ungkapnya.
Namun pembangunan bendungan tersebut dinilai membutuhkan waktu cukup lama, sementara kerusakan jalan harus segera ditangani agar tetap dapat dilalui masyarakat.
“Bendungan itu jangka panjang. Untuk sementara, kami berharap ada kolaborasi agar penanganan darurat bisa dilakukan,” jelasnya.
Saat ini langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan perkuatan sementara pada badan jalan di sejumlah titik rawan.
“Kami lakukan penguatan badan jalan dengan hamparan agregat di beberapa lokasi,” ungkap Jimmy.
Penanganan tersebut difokuskan agar akses masyarakat tidak terputus, meskipun belum menyentuh perbaikan permanen.
“Ini sifatnya sementara, supaya jalan tetap bisa digunakan,” ucapnya.
Terkait anggaran, Jimmy mengungkapkan kebutuhan dana penanganan cukup besar dan tidak memungkinkan jika dipaksakan pada APBD Perubahan.
“Kalau dipaksakan di APBD Perubahan, tidak akan cukup,” ujarnya.
Berdasarkan estimasi awal, penanganan idealnya baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
“Pelaksanaan yang paling realistis itu di tahun 2027,” katanya.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran bervariasi di setiap lokasi.
“Ada yang kisaran Rp3 sampai Rp4 miliar,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi keselamatan, pihaknya telah memasang rambu peringatan di titik-titik rawan atau wilayah dengan kerusakan cukup berat.
“Kami pasang safety line dan pembatas sebagai peringatan bagi masyarakat,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di kawasan terdampak.
“Jalan masih bisa digunakan, tapi risikonya ada. Kami harap masyarakat lebih waspada,” pungkasnya.(nw)
