NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru 2024, yang tertuang dalam kesepakatan KUA PPAS adalah Rp 339 miliar, hal itu sangat diapresiasi dua pimpinan DPRD Kota Banjarbaru yaitu Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar dan Wakil Ketua II, Napsiani Samandi.
Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa kenaikan setiap tahun terhadap PAD Kota Banjarbaru patut dibanggakan.
“Iya tentu dengan kenaikan ini kita patut berbangga dan diharapkan PAD yang didapatkan dapat tetap konsisten dilakasanakan. Berharap pemerinta bisa digali lagi potensi penarikan, yang lain. Saya harapkan untuk meningkat pelayanan PAD memudahkan cara pembayaran., seperti digitilisasi pembayaran,” jelasnya Selasa (10/9/2024).
Fadliansyah juga berharap kedepan pemerintah terus melakukan terobosan, sebab menurutnya pemerintah saat ini selalu berinovasi dalam meningkatkan PAD Banjarbaru.
“Kedepan saya harapkan ada trobosan penarikan agar PAD semakin maksimal. Saya percaya pemerintah bisa lakukan trobasan untuk meningkatkan PAD sektor lain yang bisa ditarik,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarbaru Napsiani Samandi.
“Kita tahu bahwa Banjarbaru ini tidak ada potensi sumber daya alam sementara Banjarbaru harus melakukan pembiayaan dalam rangka melaksanakan pemerintahan. Salah satu indikator majunya daerah itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk menggali sumber PAD yang ada,” jelasnya saat dikonfirmasi Selasa (10/9/2024).
Semakin naiknya PAD Kota Banjarbaru menurutnya berkat kebijakan pemerintah daerah Banjarbaru untuk terus memaksimalkan potensi yang ada.
“Tentunya Wali Kota sebagai pimpinan dengan semua stakholder telah bekerja keras untuk mewujudkan pendapatan. Salah satunya dengan memaksimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifatnya pelayanan publik,” tambahnya.
Napsiani menilai usaha yang sudah dilakukan Pemko Banjarbaru telah memberikan angin segar bagi pembangunan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Inilah yang menjadi potensi sebagai sumber pendapatan daerah dan alhamdulillah dengan berkembangnya Banjarbaru sebagai ibukota provinsi perkembangan Banjarbaru menggembirakan. Tentunya hal ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah,” tegasnya.
Napsiani melanjutkan, salah satu faktor naiknya PAD Kota Banjarbaru juga dari kemudahan investor masuk untuk berusahan di Banjarbaru.
“Melalui MPP Kota Banjarbaru telah memberikan pelayanan prima agar para investor tidak ribet ketika ingin usaha di Banjarbaru. Saya kira usaha perhotelan kemudian rumah makan dan lain sebagainya tentu menjadi potensi yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam arti memberikan pelayanan kepada masyarakat kemudian juga di sisi lain juga menjadikan pendapatan asli daerah,” tuntasnya.
Untuk diketahui bahwa pada saat HM Aditya Mufti Ariffin dilantik menjasi Wali Kota Banjarbaru tahun 2021 PAD Kota Banjarbaru Rp 202 miliar, tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan menjadi Rp 333 miliar.
Artinya selama dua tahun memimpin Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin berhasil menaikan PAD sebesar Rp 131 miliar.
