NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Eksekusi kandang babi yang berlokasi di jalan Pandarapan, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru batal dilaksanakan hari ini Kamis, (26/9/2024) oleh Pemko Banjarbaru.
Pjs Wali Kota Banjarbaru, Hj Nurliane Dardie saat memimpin apel persiapan eksekusi di halaman Kecamatan Landasan Ulin menegaskan bahwa Pemko tetap akan melakukan eksekusi bukan membatalkan.
“Pemerintah Kota Banjarbaru tetap komitmen menegakkan Perda, pemerintah tidak mebatalkan hanya menunda saja. Insya Allah dalam waktu dekat tetap akan dilaksanakan,” tegasnya.
Saat ditanya kenapa eksekusi harus ditunda, perempuan yang biasa dipanggil Bunda Nunung ini mengatakan karena ada kendala teknis.
“Penundaan ini karena ada kendala teknis, jadi yang perlu digaris bawahi Pemko hanya menunda bukan membatalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Takyin Barkoro yang datang ke lokasi peternakan babi bersama Ketua Komisi III, Emi Lasari neserta bbeberapa anggota DORD lainnya mengaku ikut membatu memperjuangkan aspirasi peternak untuk menunda eksekusi.
“Kehadiran kami suatu bentuk kepedulian bahu membahu memperjuangankan aspirasi. Kami dua komisi memastikan dan memfasilitasi agar eksusi ini dapat ditinjau kembali karena masyarakat sudah melakukan kegiatan pembongkaran dan pemindahan secara bertahap ini hanya masalah waktu kenapa harus ribut-ribut, ” terangnya kepada sejumlah media.
Baskoro meminta kepada pemerintah kota agar lebih bijaksana lagi agar bisa ditinjau lagi keterkaitan ekaekusi tersebut.
“Dimana-mana yang namanya ekseskusi bisa ditunda hari ini saya minta juga untuk ditunda dengan pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan warga sudah melakukan tahapan yang betul.
Sementata iru Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari mengaku dan mendukung apa yang dulakukan para peternak.
“Artinya kami dewan mendukung apa langkah-langkan yang akan dilakukan oleh peternak. Kami sudah berusaha memfasilitasi bagaimana peternak itu mengikuti aturan kita mengikuti ruang kita dimana saat melakukan perundingan,” jelasnya.
Namun saat perundingan Emi mengatakan antara peternak dan Pemko mengalami jakan buntu dan ekaekusi akan tetap dilakukan.
“Pada saat pertemuan memenui jalan buntu, Pemko tidak memberikan waktu, DPR tetap pada keputusan pada saat rapat bulan Juni memberikan rekomendasi sampai Januari 2025 tapi surat yang dilayangkan tidak ada balasan. Kami tururn umtuk berkomitemen terhadap apa kesepakatan yang kami ambil pada saat rapat bersama dan kami berusaha agar masyarakat memahami bagaimana posisi kebijakan yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Emi menegaskan ketika para peternak memahami mengerti dan mau dengan sendirinya untuk pindah itu menunjukkan bahwa ada itikad yang sangat baik.
“Kenapa saat masyarakat punya itikad baik tetapi justru kita tidak,” tandasnya.
