NEWSWAY.ID, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai sekitar Rp10 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Uang tersebut diduga merupakan hasil suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Kami mengamankan lebih dari Rp10 miliar, dan saat ini masih dalam proses penghitungan,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Ghufron menambahkan bahwa uang tersebut diduga kuat sebagai suap dalam pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel, namun belum memberikan rincian lebih lanjut terkait proyek spesifik yang menjadi objek penyidikan.
Dalam konfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga membenarkan bahwa penyelidikan di Kalsel terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa.
“Belum ada solusi jitu untuk sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Alexander.
Sementara itu, salah satu pejabat wanita yang diduga terlibat dalam OTT tersebut, diketahui berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.
Wanita ini, mengenakan masker hitam, terlihat dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK pada Senin (7/10/2024) sekitar pukul 16.50 WITA.
Terduga OTT tersebut diamankan sejak Minggu malam (6/10/2024) dalam operasi senyap yang digelar oleh KPK.
Dari pantauan media di Bandara Internasional Syamsudin Noor, penyidik KPK mengawal ketat para terduga, yang juga membawa koper dan sejumlah barang lain sebagai bagian dari barang bukti.
Saat didekati dan dicecar pertanyaan oleh wartawan, baik para penyidik KPK maupun terduga OTT memilih untuk tidak memberikan komentar.
Menurut informasi yang dihimpun, rombongan KPK berangkat menuju Jakarta menggunakan maskapai Pelita Air pada pukul 17.20 WITA, dengan pengawalan ketat.
Tim langsung menuju Gedung Merah Putih KPK untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut.
Publik kini menantikan hasil penyidikan lebih detail terkait kasus ini, yang menambah daftar panjang operasi tangkap tangan di sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi lahan korupsi.
