NEWSWAY.ID, TANJUNG REDEB – Kelompok Tani Usaha Bersama di Desa Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menyatakan sikap tegas terkait sengketa lahan seluas 1.290 hektar yang diduga dirampas oleh perusahaan tambang batubara, PT Berau Coal. Kasus ini kini sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.
Pada tanggal 20 Oktober 2024, Kelompok Tani Usaha Bersama melayangkan surat pemberitahuan kepada manajemen PT Berau Coal, meminta agar perusahaan menghentikan aktivitas di atas lahan yang tengah disengketakan.
“Jika aktivitas masih berlanjut, seluruh anggota koperasi KUD kami akan turun ke lapangan untuk melakukan penutupan paksa atas lahan tersebut,” tegas Rafik, perwakilan dari Kelompok Tani Usaha Bersama, kepada wartawan pada Senin (21/10/2024).
Rafik berharap, dengan dilayangkannya surat pemberitahuan ini, perusahaan tambang tersebut akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan taat pada peraturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.
“Saya yakin hukum dibuat untuk kebaikan bersama dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Kami berharap aparat penegak hukum akan mengawal masalah ini dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Kelompok tani tersebut menegaskan, meskipun perusahaan berkontribusi besar bagi negara, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum atau bertindak semena-mena.
Sampai berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Berau Coal belum memberikan tanggapan terkait pemberitahuan dari Kelompok Tani Usaha Bersama.
Perkembangan selanjutnya dari proses hukum ini akan menjadi perhatian, terutama terkait hak-hak masyarakat atas lahan yang dipersengketakan dan penegakan hukum yang diharapkan dapat berjalan adil dan transparan.
