NEWSWAY.ID, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi pusat perhatian setelah secara resmi dilantik menjadi anggota Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pigai meminta penambahan anggaran besar-besaran untuk Kementerian HAM, yang ia anggap penting demi mewujudkan visi HAM di Indonesia.
Pigai menyatakan ketidakpuasannya terhadap anggaran Kementerian HAM yang hanya dialokasikan sebesar Rp64 miliar.
Menurutnya, angka ini tidak memadai untuk menjalankan program-program besar, termasuk edukasi HAM di 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Untuk itu, Pigai mengusulkan anggaran sebesar Rp20 triliun.
“Anggaran Rp64 miliar tidak mungkin mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Jika negara punya kemampuan, saya berharap anggaran lebih dari Rp20 triliun,” ujar Pigai di kantornya, Selasa (22/10/2024).
Usulan ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk aktivis Papua, Veronica Koman, yang ikut mengkritik permintaan anggaran Pigai.
Dalam sebuah cuitan di akun X pribadinya, Veronica menyindir Pigai atas permintaan anggaran yang dinilainya berlebihan.
“Menteri HAM dikasih anggaran 64M, protes, minta anggaran 20T. Katanya duit mau dipake buat membangun HAM,” tulis Veronica saat menanggapi artikel berjudul “Natalius Pigai Heran Anggaran Kementerian HAM Cuma Dijatah Rp64 Miliar.”
Pigai menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut penting untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang HAM, khususnya di pedesaan.
Menurutnya, dengan anggaran yang memadai, Kementerian HAM dapat menjalankan program edukasi yang menyeluruh, memperkuat pelaksanaan HAM di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
“Saya ini orang lapangan, saya tahu bagaimana bekerja di lapangan. Jika negara punya anggaran, saya butuh Rp20 triliun agar program HAM dapat berjalan maksimal,” tegas Pigai.
Sorotan publik terhadap permintaan anggaran ini menambah panas perdebatan soal prioritas dan alokasi anggaran di Kabinet Merah Putih.
Namun, Pigai tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa anggaran besar diperlukan untuk membawa perubahan signifikan dalam bidang HAM di Indonesia.
