NEWSWAY.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang disebabkan oleh ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Tito menyebut bahwa sebagian besar permasalahan dalam Pilkada berawal dari intervensi yang terjadi di KPUD.
Dalam Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang digelar di Jakarta, Rabu (13/11), Tito menyampaikan bahwa sekitar 50-60 persen konflik Pilkada disebabkan oleh ketidaknetralan di KPUD.
Menurutnya, ada indikasi bahwa beberapa calon kepala daerah telah “menempatkan” orang-orang mereka di KPUD sejak awal untuk memengaruhi proses pemilu.
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” ungkap Tito.
Ia menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, pemilihan anggota KPUD hampir menyerupai proses pemilihan kepala daerah, di mana masing-masing pihak berlomba untuk memasukkan orang-orang mereka ke dalam struktur penyelenggara pemilu.
Selain KPUD, Tito juga mengungkapkan bahwa ketidaknetralan serupa terjadi dalam pemilihan anggota Bawaslu daerah.
Ia menegaskan bahwa ketidaknetralan di kalangan penyelenggara ini menjadi salah satu pemicu utama konflik dalam Pilkada.
“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” ujarnya, menekankan bahwa ketidaknetralan penyelenggara bisa menyebabkan aparat keamanan menghadapi masalah yang lebih besar di lapangan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Tito meminta para penegak hukum dan aparat keamanan untuk bertindak tegas dalam menjaga netralitas penyelenggara pemilu.
Ia juga berharap agar aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), dapat melakukan pemetaan terhadap potensi konflik di daerah menjelang Pilkada.
“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” pungkas Tito.
Pernyataan Tito ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk menjaga netralitas dan transparansi proses pemilu, demi menghindari potensi konflik yang dapat merugikan masyarakat luas.
