NEWSWAY.CO.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, resmi menunjuk Heru Widodo sebagai Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggantikan Ira Puspadewi.
Keputusan tersebut diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan dan langsung menarik perhatian publik.
Penunjukan Heru Widodo dinilai strategis, mengingat latar belakangnya yang kuat sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan.
Heru sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2020–2024, mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan II yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.
Karier politik Heru bermula ketika ia dilantik sebagai anggota DPR RI pada 7 Desember 2020 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW), menggantikan Muhammad Zairullah Azhar.
Zairullah mundur untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanah Bumbu dan kemudian terpilih sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2021–2024.
Pada Pemilu Legislatif 2019, Heru menempati posisi kedua dalam perolehan suara PKB di Dapil Kalimantan Selatan II.
Di DPR, Heru bertugas di Komisi III yang membidangi penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.
Sebelum menjadi anggota legislatif, Heru menghabiskan hampir satu dekade sebagai tenaga ahli DPR RI sejak 2010 hingga 2019.
Pengangkatan Heru sebagai Dirut ASDP dinilai sebagai langkah lanjutan dalam upaya transformasi di tubuh BUMN.
Erick Thohir menekankan pentingnya pengalaman strategis dan jaringan politik yang luas dalam mendukung pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry.
Sebagai penyedia layanan transportasi penyeberangan antar pulau, ASDP membutuhkan pemimpin yang mampu mendorong efisiensi dan inovasi layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Dengan rekam jejak yang solid, Heru Widodo diharapkan mampu membawa ASDP ke arah yang lebih baik dan berkontribusi terhadap pengembangan layanan transportasi penyeberangan nasional.
