NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Persoalan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarbaru masih menjadi PR bagi pemerintah.
Dari data yang didapat pada tahun 2024 ada sebanyak 81 kasus dan meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 63 kasus.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB), Hj Erma Epiyana mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ada berbagai hal yang kami lakukan untuk sosialisasi, baik melalui media sosial milik dinas, sosialisasi langsung ke masyarakat lewat UPT PPA,” jelasnya saat ditemui, Selasa (4/02/2025).
Epi juga menjabarkan sejumlah kasus tahun 2024 yang sudah ditangani dinasnya melalui UPT PPA, jumlah pengaduan kekerasan pada Tahun 2024 terhadap perempuan dan anak yang masuk ke UPTD PPA DP3APMP2KB Kota Banjarbaru sebanyak 81 pengaduan.
Dari kasus yang dilaporkan tersebut adalah kasus kekerasan seksual 28 kasus, Psikis 10 kasus, Fisik 6 kasus, penelantaran 8 kasus, KDRT 16 kasus dan lainnya 13 kasus.
“Untuk jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 34 pengaduan dengan jenis kekerasan seksual 11 kasus, Psikis 2 kasus, Fisik 2 kasus, penelantaran 2 kasus, KDRT 14 kasus dan lainnya 3 kasus,” jelasnya.
Sementara itu menurut Epi untuk jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak sebanyak 47 pengaduan dengan jenis kekerasan Seksual 17 kasus, Psikis 8 kasus, Fisik 4 kasus, penelantaran 6 kasus, KDRT 2 dan lainnya 10 kasus.
“Kota Banjarbaru, kota yang tengah berkembang, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua warganya, terutama anak-anak dan perempuan. Tentunya dengan banyaknya inisiatif yang sudah diambil untuk menjadikan kota ini sebagai kota ramah anak, harapannya adalah agar masyarakat terus menjaga dan melindungi hak-hak serta keselamatan anak-anak,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari R menegaskan jangan sampai persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi gunung es yang setiap waktu akan runtuh.
“Anak-anak perlu diajarkan untuk mengenali batasan yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, serta memahami hak mereka untuk menolak tindakan yang tidak sesuai. Orang tua, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga anak-anak kita dari perundungan, pelecehan, dan segala bentuk kekerasan. Pendidikan mengenai pentingnya perlindungan diri sangat penting diberikan sejak dini,” tegasnya.
Politisi PKB itu juga mencontohkan jika ada orang atau teman yang tidak sopan atau menyentuh mereka dengan cara yang tidak seharusnya, anak-anak perlu diberi tahu untuk menepis dan menghindari situasi tersebut.
“Peran orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga anak-anak agar tetap merasa aman. Sebagai masyarakat yang peduli, kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang suportif, di mana setiap anak dapat tumbuh tanpa takut menjadi korban kekerasan atau pelecehan,” tegasnya lagi.
Selain pada anak-anak, Ririk juga berharap perempuan yang merasa terancam atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diharapkan mereka tidak takut untuk melapor kepada pihak berwenang atau lembaga terkait.
“Melapor bukanlah aib, melainkan langkah untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak. Pihak berwenang dan lembaga perlindungan perempuan siap membantu mereka yang membutuhkan, dan sangat penting untuk melawan stigma yang sering kali menghalangi korban untuk bersuara,” tandasnya.
