NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 sebagai upaya memperkuat komitmen pencegahan korupsi di daerah.
Peluncuran ini berlangsung dalam Pembahasan Pedoman Indikator IPKD MCP 2025 di Auditorium Randi Yusuf, ACLC KPK, pada Rabu (5/3/2025) pagi.
Pemerintah Kabupaten Banjar turut mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Command Center Manis Martapura. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar HM Hilman dan Inspektur Kabupaten Banjar HM Riza Dauly.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Jaya Mehendra, dalam sambutannya menegaskan bahwa MCP merupakan hasil kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan menciptakan ekosistem pencegahan korupsi yang lebih efektif.
“Sejak KPK berdiri pada 2004 hingga 2024, kasus korupsi di pemerintah daerah menjadi yang paling banyak ditangani, yaitu 38% di tingkat kabupaten/kota dan 13,2% di tingkat provinsi.
Ini menunjukkan masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MCP memiliki delapan area intervensi, meliputi:
- Perencanaan dan Penganggaran
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelayanan Publik
- Pengawasan APIP
- Manajemen ASN
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Optimalisasi Pajak Daerah
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, meminta seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti indikator MCP 2025 dengan langkah nyata dalam pencegahan korupsi.
“Sekda sebagai birokrat tertinggi di daerah diharapkan memberikan arahan kepada perangkat daerah, sementara Inspektur harus berperan sebagai ‘quality assurance’ dalam memastikan efektivitas upaya pencegahan korupsi,” tegasnya.
Sekda Banjar HM Hilman menyambut baik peluncuran indikator MCP 2025 dan berharap bisa semakin memperkuat transparansi serta akuntabilitas di Kabupaten Banjar.
“Kami berkomitmen untuk menerapkan standar yang ditetapkan oleh KPK demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.
Dengan diterapkannya MCP 2025, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mencegah serta memberantas korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
