NEWSWAY.CO.ID, BARABAI– Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) menggelar rapat harmonisasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Rabu (16/4/2025).
Rapat ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel.Fokus utama rapat adalah membahas dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) terkait pengelolaan keuangan desa.
Kedua ranperbup tersebut menjadi prioritas Dinas PMD HST untuk Tahun Anggaran 2025.Rapat dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD HST, Eddy Rahmawan, SSTP M IP serta Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan staf terkait.
Juga hadir Plt. Kepala BPKAD HST, Khairil S IP MM, perwakilan dari Inspektorat HST, dan Bagian Hukum Setda HST.
Dua ranperbup yang dibahas adalah Ranperbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2025 dan Ranperbup tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kurang Salur, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah Kurang Salur untuk setiap desa.
Kepala Dinas PMD HST menekankan pentingnya harmonisasi ini.“Kami berharap masukan dan koreksi dari Kanwil Kemenkumham Kalsel serta perangkat daerah terkait dapat menyempurnakan kedua ranperbup ini agar menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa,” ujar Eddy.
Selain dua ranperbup dari Dinas PMD, turut dibahas pula satu ranperbup lain. Yaitu, Ranperbup tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang diinisiasi oleh Bapelitbangda HST.
Kehadiran berbagai pihak dalam rapat ini mencerminkan sinergi lintas perangkat daerah. Upaya ini untuk memastikan setiap rancangan regulasi telah ditelaah secara menyeluruh sebelum ditetapkan.
Diharapkan, produk hukum yang dihasilkan nanti benar-benar kuat dan minim masalah ke depan.
