NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Dalam waktu belakangan ini, lagi ramai soal isu militerisasi kampus yang menuai banyak penolakan utamanya dari kalangan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memfasilitasi mahasiswa untuk bertukar pendapat dalam sebuah forum bertajuk Ruang Diskusi Liar (RADIKULAR), Jumat (18/4/2025).
Diskusi tersebut berlangsung di halaman Sekretariat BEM ULM Banjarmasin yang dihadiri sekitar 30 mahasiswa lintas fakultas baik yang tergabung dalam organisasi maupun non-organisasi.
Kepala Bidang Pergerakan BEM ULM, Satria Bima Agatha mengatakan, RADIKULAR dilatarbelakangi kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya keterlibatan aparat militer dalam lingkungan akademik yang seharusnya bersifat independen dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Lalu Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu menambahkan, fenomena tersebut mencuat seiring dengan kebijakan RUU TNI yang telah disahkan pada beberapa waktu lalu.
“BEM ULM memandang penting untuk menjaga independensi dan kebebasan akademik agar kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berorganisasi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (19/4/2025).
Selain itu, Satria mengemukakan, diskusi dibuat sebagai bentuk solidaritas atas kondisi yang terjadi pada kampus di beberapa wilayah di Indonesia.
“Jika dilihat, pihak militer berusaha bekerja sama dengan Universitas Udayana dan setelah itu menuai polemik penolakan pada mahasiswa Universitas Udayana,” jelasnya.
Lantas dengan diangkatnya isu ini, BEM ULM berupaya membangun kesadaran kritis di kalangan mahasiswa agar tidak tinggal diam terhadap berbagai bentuk intervensi kekuasaan yang dapat mengancam demokrasi kampus.
Adapun hasil diskusinya, mayoritas peserta mengambil sikap kontra terhadap isu militerisasi kampus sebab kehadiran unsur militer dalam lingkungan akademik bukan hanya kurang relevan pada saat ini, tetapi juga berpotensi mencederai semangat demokrasi, kebebasan akademik, dan otonomi kampus yang selama ini dijaga.
Salah satu argumen yang mengemuka menurut Satria adalah tidak ditemukannya urgensi besar yang dapat membenarkan masuknya militer ke dalam ranah pendidikan.
“Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi darurat seperti konflik besar, perang dengan negara lain, atau ancaman keamanan nasional skala besar yang membutuhkan pelibatan militer secara luas, apalagi melibatkan lingkungan akademik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, langkah militerisasi justru berisiko melanggengkan budaya otoriter dan represif, serta menciptakan ketakutan dalam ruang-ruang berpikir kritis mahasiswa.
“Kampus seharusnya bukan menjadi ruang yang diawasi dan dikontrol dengan pendekatan keamanan,” terang Kabid Pergerakan BEM ULM.
Di sisi lain, dipaparkan oleh Satria, terdapat sebagian kecil peserta yang menyuarakan pandangan pro dengan alasan menjaga kedisiplinan.
“Argumen tersebut dinilai tidak cukup kuat dan tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan terhadap iklim akademik yang sehat dan demokratis,” imbuhnya.
Dengan demikian, dijabarkan oleh Satria, melalui diskusi ini, pihaknya memiliki sejumlah harapan yang semoga bisa direalisasikan.
Pertama, menjaga kebebasan akademik agar kampus tetap menjadi ruang bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat membatasi hak kebebasan.
Kemudian Ia mengambil contoh Universitas Udayana yang sempat akan menerima kerjasama dengan pihak militer, namun batal lantaran ada penolakan keras dari mahasiswa.
“Harapannya ULM maupun kampus lain Indonesia di luar sana dapat tetap mandiri, jauh dari pengaruh pihak luar, terutama militer dan aparat keamanan yang dapat merusak otonomi kampus sebagai ruang akademik,” tuturnya.
Selanjutnya, hal terpenting tidak lain bagaimana mahasiswa tetap bebas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan bebas sesuai tujuan utama pendidikan.
“Gerakan-gerakan mahasiswa yang kritis tetap mendapat ruang untuk berkembang tanpa adanya ancaman dan intervensi yang mendukung perkembangan kesadaran sosial mahasiswa, terlebih kita berada di negara demokrasi,” sambung Satria.
Sebagai kesimpulan, pihaknya berpesan agar upaya seperti militerisasi kampus tidak dipaksakan tanpa adanya dasar yang jelas dan urgensi yang benar-benar mendesak.
