NEWSWAY.CO.ID, BARABAI – Dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) HST bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten menggelar Sosialisasi Organisasi Kepemudaan bertajuk “Sinergitas Organisasi Kepemudaan bersama Pemkab HST Wujudkan SDM Unggul Melalui Sekolah Rakyat”.
Acara ini dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan dan perwakilan instansi pemerintah yang bertempat di Pendopo Bupati. Kamis (26/6/2025).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten HST melalui Sekretaris Dinas Maria Ulpah dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kesbangpol khususnya di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan (Polmas).
Ia menyambut baik inisiatif pemuda dalam menjawab tantangan sosial melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Terlihat jelas peran organisasi kepemudaan dalam mendorong peningkatan pendidikan dan penurunan kemiskinan di daerah kita,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat, lanjutnya, diharapkan menjadi solusi progresif terhadap masalah pendidikan dan putus sekolah di HST.
Ia menyebut bahwa dengan akses pendidikan gratis dan inklusif, generasi muda dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI HST, Nadea Rizky Ananda, menegaskan bahwa sinergi antara pemuda dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih merata.
“KNPI bukan hanya wadah berhimpun tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menjawab persoalan sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan anak putus sekolah,” ucap Nadea dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan dukungan penuh KNPI terhadap program Sekolah Rakyat yang menurutnya merupakan langkah progresif dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas, adil dan inklusif.
“Kami mengajak semua organisasi kepemudaan menjadikan momen ini sebagai titik awal baru untuk lebih aktif dan inovatif terhadap isu-isu sosial di lingkungan kita,” imbuhnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan agenda pemaparan materi dari Kepala Dinas Sosial, PPKB dan PPPA serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST
Dalam sesi pemaparan, Kepala Dinas Sosial, PPKB dan PPPA HST, H Syahbidin, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk terobosan pendidikan berasrama yang dirancang khusus untuk anak – anak dari keluarga miskin.
Mengacu pada arahan Presiden RI dan kebijakan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat ditargetkan berdiri secara nasional mulai tahun ajaran 2025/2026, termasuk di HST.
“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan untuk keluarga miskin yang bertujuan membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Syahidin, mengutip arahan Presiden RI dalam rentang 3 Januari – 4 Maret 2025.
Program ini ditujukan bagi jenjang SD hingga SMA, dengan model asrama yang mencakup fasilitas lengkap seperti ruang belajar, laboratorium, asrama, rumah ibadah, taman botani, hingga pusat UMKM masyarakat. Tiap unit sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare, menampung hingga 1.000 siswa.
Sebelumnya Menteri Sosial RI, Salifah Yusuf, menyampaikan bahwa visi dari Sekolah Rakyat adalah mencetak agen perubahan dalam keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas yang mendorong intelektual, moral dan integritas peserta didik.
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 juga menugaskan Kementerian PUPR untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana strategis Sekolah Rakyat, termasuk pemenuhan kriteria lahan yang “clean and clear”, aman dari bencana, serta memiliki kontur tanah datar dengan kemiringan di bawah 10 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan HST Muhammad Anhar menyoroti kesiapan tenaga pendidik untuk menyukseskan Sekolah Rakyat.
Ia menyampaikan bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi guru di Sekolah Rakyat adalah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Hari ini, syarat utama guru untuk bisa ditempatkan di Sekolah Rakyat adalah harus lulus PPG. Banyak yang sudah lulus tahun ini, tinggal dituntaskan. Karena itu kami imbau agar guru-guru yang belum mengikuti PPG agar segera menuntaskan,” ujarnya.
Selain itu, para guru juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk kepala sekolah, disarankan berasal dari kalangan guru penggerak yang telah mengikuti pelatihan manajerial.
Pihak Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa saat ini rasio guru di HST untuk jenjang SD adalah 1:9 dan SMP 1:11, jauh lebih baik dari standar nasional yang mensyaratkan 1:20.
Namun, distribusi guru yang belum merata masih menjadi tantangan. Untuk itu, Pemkab HST berencana melakukan mutasi sekitar 300 guru dalam waktu dekat guna mendekatkan domisili dan memaksimalkan pemerataan.
Lebih jauh, Kepala Dinas Pendidikan menegaskan pentingnya pendidikan sebagai jalur tercepat mengakhiri kemiskinan.
Ia mencontohkan beberapa negara seperti Korea Selatan, Finlandia dan Tiongkok yang mampu melesat secara ekonomi karena kemajuan sistem pendidikannya.
“Hari ini banyak siswa duduk di bangku sekolah, tapi tidak belajar. Critical thinking tidak dibangun. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab itu,” ungkapnya dalam presentasi yang juga menampilkan video sistem pendidikan di China dan Finlandia.
Ia menyayangkan masih banyak siswa di HST yang putus sekolah, terutama di jenjang SLTA. Berdasarkan data, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun di HST hanya mencapai 77%, sementara usia SD dan SMP sudah di atas 97%.
Banyaknya anak yang memilih bekerja dibanding sekolah, seperti di daerah Pemangkih dan sekitarnya, menjadi salah satu alasan perlunya intervensi pemerintah melalui Sekolah Rakyat.
“Anak-anak kita sudah bekerja sejak usia SD atau SMP. Dianggap cukup bisa baca, tulis, dan berhitung, lalu langsung bekerja. Sekolah Rakyat hadir untuk memutus pola ini,” tambahnya.
Diharapkan, kegiatan ini menjadi kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan pemuda dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, adil dan berdaya saing di Hulu Sungai Tengah.
