NEWSWAY.CO.ID, BARABAI – Salah satu pedagang distribusi gas elpiji di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berinisal ‘R’ menyampaikan harapannya agar pihak pangkalan dan pengecer turut dilibatkan dalam proses penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurutnya, keterlibatan pelaku distribusi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih realistis dan sesuai kondisi di lapangan.


“Inisiatif pemerintah mengeluarkan edaran HET sebenarnya bagus untuk menjaga ketersediaan barang agar tetap terkontrol. Tapi akan lebih baik jika kami yang langsung berhadapan dengan masyarakat juga dilibatkan dalam forum diskusi,” ujarnya Pada Rabu (2/7/2025).
Ia menilai, masyarakat selama ini hanya melihat angka HET tanpa memahami biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung para pedagang.

Misalnya, biaya ongkos angkut, bongkar muat, hingga risiko usaha. R menyebutkan, margin keuntungan pedagang sangat tipis dan tidak semewah yang dibayangkan.

“Sebagai contoh, dari agen harga gas 16.000, lalu ke pangkalan 18.500, dan kami jual 25.000. Itu belum termasuk ongkos angkut sekali jalan yang bisa mencapai 80 ribu untuk 100 tabung gas berlaku kelipatan dan upah karyawan untuk tingkat pangkalan, ditingkat pengecer ada ongkos bensin dan waktu,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal persepsi kelangkaan gas yang menurutnya lebih banyak dipicu oleh kepanikan masyarakat dan belum optimalnya distribusi.
“Dengan adanya edaran HET, masyarakat justru jadi panik dan membeli dalam jumlah besar. Ini membuat stok cepat habis dan harga naik,” katanya.
Lebih lanjut, R menilai masih ada ketimpangan dalam penggunaan gas subsidi.
“Subsidi seharusnya tepat sasaran. Tapi faktanya, masih banyak restoran besar, hotel, bahkan dapur kantor pemerintahan yang menggunakan gas 3 kg,” ucapnya.
R mengapresiasi ide pemerintah untuk menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan.
Menurutnya, langkah tersebut bisa membantu memperjelas alur distribusi serta pemerintah diharapkan memberikan payung hukum yang jelas bagi penjual dan pembeli siapa saja yang berhak mendaptkan gas lpg subsidi 3kg.
“Kami tidak menolak aturan. Kami hanya ingin aturan yang adil dan realistis, berdasarkan fakta di lapangan. Kami juga bagian dari masyarakat kecil, hanya ingin bertahan hidup, bukan mencari untung besar,” pungkasnya.