NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru terus mendalami sengketa lahan antara yang melibatkan klaim antara program transmigrasi pemerintah pusat dan pihak militer (TNI).
Meskipun prosesnya masih panjang, Pansus optimis akan menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini dibahas pada rapat Pansus di ruangan yakut DPRD Kota Banjarbaru, Senin (14/7/2025).
Ketua Pansus, Ririk Sumari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait pencatatan aset.
“Kami berkoordinasi dengan teman-teman DJKN dan KPKNL hari ini,” ujar Ririk.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa aset TNI yang disengketakan di Kelurahan Sungai Ulin (Banjarbaru Utara) dan Kelurahan Cempaka telah tercatat. Namun, akses untuk melihat detail pencatatan aset tersebut terkendala.
“Pencatatan aset ini wilayahnya masuk ke Balikpapan, di KPKNL Kalimantan Timur, karena Kodamnya ada di Balikpapan. Jadi, teman-teman tidak bisa membuka karena tidak ada akses,” jelas Ririk.
Meskipun demikian, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pencatatan dan pelaporan resmi terkait aset tersebut sudah ada, namun tahun mulai tercatatnya belum bisa dipastikan.
“Kami hanya mengetahui bahwa posisinya adalah pencatatan dan pelaporan pencatatan untuk surat resminya memang ada,” tambahnya.
Pansus mengakui bahwa pihak-pihak terkait yang diundang untuk memberikan keterangan lebih lanjut belum bisa hadir karena kesibukan.
“Teman-teman yang kita undang, mereka karena kesibukan mungkin tidak bisa berhadir, jadi memang tidak bisa membuka kita,” kata Ririk.
Untuk langkah selanjutnya, Pansus akan mengadakan rapat internal guna merumuskan strategi.
“Kami nanti akan rapat internal dulu di antara teman-teman Pansus untuk langkah strategi selanjutnya,” terang Ririk.
Selain itu, Pansus juga berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Imigrasi segera menindaklanjuti dengan datang ke kementerian masing-masing.
“Ini kan kita sudah datang semua ke Kementerian kemarin, tinggal tunggu prosesnya. Proses mereka ini seperti apa itu yang akan kita tunggu lagi,” imbuh Ririk.
Hingga saat ini, Pansus belum mengeluarkan rekomendasi apapun.
“Belum ada rekomendasi, kami masih terus berproses dan bertahap. Pansus juga nanti mungkin setelah rapat internal juga akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk menindaklanjuti hasilnya. Ini masih terus berproses,” pungkas Ririk.(nw)
