NEWSWAY.CO.ID, BALANGAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan turut ambil bagian dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Balangan pada Selasa, 22 Juli 2025. Bertempat di Water Park Ar-Raudah, forum ini mengangkat agenda penting mengenai Review Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial.
Kegiatan FKP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan serta evaluasi standar pelayanan publik. Hadir dalam forum ini perwakilan dari berbagai perangkat daerah, unsur Forkopimda, organisasi masyarakat sipil, hingga instansi teknis, termasuk BPBD Kabupaten Balangan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan menegaskan bahwa forum ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang nyata untuk menjaring masukan langsung dari pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa standar pelayanan yang disusun benar-benar adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kami mengundang masukan konstruktif dari seluruh peserta, termasuk dari BPBD, agar standar pelayanan yang kami susun benar-benar relevan, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai instansi teknis yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, BPBD Balangan memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait pelayanan sosial, khususnya dalam konteks bencana dan pascabencana. Masukan dari BPBD menyangkut sejumlah aspek, mulai dari pendataan penerima bantuan, koordinasi distribusi logistik, hingga layanan psikososial bagi korban terdampak.
Perwakilan BPBD menyatakan bahwa sinergi antara BPBD dan Dinas Sosial sangat penting dalam memastikan proses penanggulangan dan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan terkoordinasi. “FKP menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarlembaga. Khususnya dalam hal pendampingan sosial saat penanggulangan bencana, data penerima bantuan, serta layanan psikososial korban terdampak,” ungkapnya.
Forum berlangsung dalam suasana yang interaktif dan partisipatif. Para peserta diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan saran, usulan, dan evaluasi terhadap indikator pelayanan publik yang sudah diterapkan maupun yang tengah disempurnakan. Diskusi yang terbangun menunjukkan semangat kolaboratif dalam membangun pelayanan yang semakin transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Balangan, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas layanan sosial dapat terpenuhi secara maksimal, terutama dalam situasi darurat bencana.
Reporter Newsway.co.id Balangan : M Nasrullah
