NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Hari Jadi Kabupaten Banjar yang diperingati setiap 14 Agustus memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan dinamika politik dan administrasi pemerintahan sejak masa pasca kemerdekaan. Sejarah ini dibacakan saat Paripurna Istimewa DPRD Banjar, Kamis (14/08/2025).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora membacakan sejarah singkat Kabupaten Banjar. Ia menjelaskan, penetapan hari jadi ini melalui proses yang panjang, dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga akhirnya ditetapkan secara resmi pada tahun 1983.
Perjalanan sejarah ini dimulai pada 15 Juli 1946 ketika wilayah Kalimantan dibagi menjadi tiga keresidenan oleh Pemerintah Hindia Belanda, di mana Martapura berada di bawah Afdeeling Banjarmasin. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari politik pecah belah Belanda.
Pada tahun 1948, Belanda membentuk Dewan Banjar yang meliputi Afdeeling Banjarmasin dan Hulu Sungai, namun ditolak rakyat. Dewan ini sempat dilantik pada 3 Mei 1949, sebelum akhirnya dibubarkan pasca pengakuan kedaulatan RI pada 29 Desember 1949.
Tanggal 4 April 1950, melalui Keputusan Presiden RIS, Keresidenan Kalimantan Selatan resmi bergabung ke wilayah RI. Selanjutnya, 3 Agustus 1950, Gubernur Kalimantan menetapkan Kabupaten Banjarmasin dengan empat kewedanaan, meski masih bersifat administratif.
Desakan rakyat untuk membentuk daerah otonom membuahkan hasil pada 14 Agustus 1950, ketika Gubernur Kalimantan mengeluarkan SK pembentukan Kabupaten Banjarmasin dengan ibukota Martapura sebagai daerah otonom. Pada 27 Februari 1952, DPRD mengusulkan perubahan nama menjadi Kabupaten Banjar, yang disahkan pada 7 Januari 1953 melalui UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953.
Tiga dekade kemudian, pada 14 Desember 1982, dibentuk “Panitia Tujuh” untuk meneliti sejarah lahirnya Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, DPRD Banjar menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjar melalui SK DPRD Nomor 2/KPT/DPRD/1983 pada 21 April 1983.
“Hari jadi ini bukan hanya penanda usia daerah, tapi juga momentum untuk mengenang sejarah perjuangan rakyat Banjar dalam membentuk pemerintahan yang otonom,” tutur Irwan Bora. (nw)ADV
