NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Aliansi Meratus menegaskan penolakannya terhadap rencana penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus. Penolakan ini didasari ketiadaan pelibatan masyarakat adat yang akan terdampak langsung sejak tahap perencanaan.
Ketua Pelaksana Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Rubi menyebut, pemerintah seharusnya mengundang dan melibatkan masyarakat adat sejak awal pembahasan.
“Hal ini tidak dilakukan, sehingga sikap yang kami ambil hari ini merupakan bentuk ketidaksetujuan. Rencana itu tidak sesuai dengan kearifan lokal dan hukum adat yang sudah ada,” ucapnya saat konferensi pers, Rabu (13/08/2025).
Menurut Rubi, dokumen sikap yang dibacakan hari ini akan menjadi dasar hukum untuk disampaikan ke pemerintah provinsi, DPRD, kementerian terkait di Jakarta, hingga kepala daerah di wilayah terdampak. Rubi mengungkapkan bahwa bahkan para bupati dan camat di wilayah Meratus tidak dilibatkan dalam proses penyusunan rencana.
Aliansi Meratus menjadi jembatan penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat yang tinggal di ujung-ujung Pegunungan Meratus.
“Ada pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Padahal mereka telah menjaga wilayah adatnya secara lestari turun-temurun, dan itu penting bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan,” tutur Rubi.
Rubi menyoroti, belum diimplementasikannya Perda Provinsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam perda tersebut disebutkan, penetapan wilayah adat yang berbatasan di dua kabupaten menjadi kewenangan gubernur.
“Sampai saat ini hal itu belum dijalankan. Kami terus mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengakuan dan penetapan wilayah adat, karena itu adalah ruang hidup masyarakat adat,” tegasnya.
Ia menyesalkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah sejak awal. Dirinya menilai proses perencanaan seharusnya dibangun bersama masyarakat sebelum keputusan diambil.
“Kalau dari awal direncanakan bersama, hasilnya tentu lebih berpihak pada masyarakat,” tutupnya. (nw)
