NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU — Anggota DPRD Kota Banjarbaru dari Fraksi PPP, Mardiana, kembali melaksanakan kegiatan reses di wilayah Dapil 3, Jalan Makmur, Kecamatan Liang Anggang pada Kamis (2/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, ia menerima berbagai aspirasi warga, mulai dari masalah infrastruktur jalan hingga kebutuhan sarana ibadah dan penerangan jalan umum.
Salah satu keluhan utama warga adalah kondisi Jalan Makmur yang selama puluhan tahun belum tersentuh pengaspalan, meskipun jalan tersebut sudah digunakan sejak lama oleh warga.
“Jalan Makmur ini sudah digunakan warga sejak dulu, dari tahun 2006 hingga sekarang belum juga diaspal. Sementara jalan-jalan di perumahan baru malah sudah halus,” ujar salah satu warga, Ibu Agus, yang turut hadir dalam pertemuan.
Sementara itu warga lainnya, Karno yang tinggal di Komplek Griya Milenia Residance menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Musala Al Hijrah yamg juga terkendala dana.
“Tanah fasum kami sertifikatnya belum dipisah oleh developer, masih jadi satu dengan jalan. Itu yang menjadi kendala pembagunan musala kami tidak bisa mendapat bantuan pemerintah. Kami berharap ada solusi terkait tanah agar bisa diarahkan ke Pemko menjadi aset,” terangnya.
Sementara itu RT 06, Mutadhin meminta agar simpang empat jalan Makmur dipasang rambu-rambu juga pengaspalan jalan menuju masjid disekitar simpang empat tersebut.
“Simpang empat jalan makmur cukup rawan semoga bisa dipasang rambu-rambu,” ujarnya.
Menanggapi beberapa aspirasi teraebut , Mardiana menyatakan bahwa pemerintah kota sebenarnya telah berupaya memberikan perhatian, namun terkendala anggaran hingga sampai saat ini masih diperjuangkan, namun kabarnya pada tajin depan permintaan itu akan direalisasikan.
“Bukan tidak diperhatikan, tapi kalau soal pengaspalan jalan Makmur karena masih ada hal lain yang lebih prioritas. Saya sendiri sudah mengupayakan sejak 5–7 tahun lalu,” jelas Mardiana.
Permasalahan Kepemilikan Aset Jadi Kendala Bantuan
Mardiana juga menyinggung perihal pembangunan Mushola Al-Hijrah yang belum bisa mendapatkan bantuan pemerintah karena status kepemilikan lahannya belum jelas.
“Pemerintah kota bisa memberikan bantuan jika lahan atau bangunan sudah tercatat sebagai aset pemerintah. Banyak warga yang salah paham, dikira kalau tanah diserahkan ke pemerintah maka akan diambil alih. Padahal tidak begitu. Ini justru untuk mempermudah proses bantuan,” jelasnya.
Ia mencontohkan pembangunan masjid besar di wilayah jalan Kurnia yang mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp200 juta pada tahun 2024 karena status tanahnya sudah resmi menjadi aset daerah.
“Kalau sudah menjadi aset, kita bisa bantu mulai dari atap, keramik, hingga operasional. Seperti di Mushola Sriwijaya, kami bantu Rp40 juta karena legalitas tanahnya sudah lengkap,” ungkap Mardiana.
Usulan Penerangan Jalan dan Sumur Warga
Selain perbaikan jalan dan bantuan rumah ibadah, warga juga mengusulkan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di wilayah RT 06 RW 04 yang masih minim pencahayaan.
“Kami akan hitung estimasi kebutuhan tiang lampu. Kemungkinan dibutuhkan sekitar tiga tiang, dengan jarak antar-tiang sekitar 10 meter,” ujar Mardiana.
Usulan lainnya yang juga menjadi perhatian adalah pembuatan sumur bor untuk posyandu yang kesulitan air bersih, yang akan menjadi catatan untuk pengusulan berikutnya.
Sebagai penutup, Mardiana menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif warga dalam kegiatan reses ini, dan berjanji akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai kemampuan dan regulasi yang ada.(nw)
