NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU –Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB), digelar kegiatan Temu Koordinasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang berlangsung di Banjarbaru, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melindungi kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya upaya pencegahan sejak dini.
Kepala Dinas PPPAKB Kalsel Husnul Hatimah dalam sambutannya menegaskan, keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perempuan dan anak yang terlindungi serta berdaya.
“Perempuan dan anak adalah aset bangsa. Mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat agar bisa berkontribusi optimal bagi kemajuan daerah dan negara,” ujarnya.
Husnul menjelaskan, pemberdayaan perempuan menjadi kunci utama untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang pembangunan. Sementara itu, anak harus mendapatkan perlindungan maksimal karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.
Ia memaparkan lima fokus utama pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yakni peningkatan kewirausahaan perempuan dengan perspektif gender, peningkatan peran ibu dalam pengasuhan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.
Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya deteksi dini kekerasan seksual. Menurut Husnul, pengenalan tanda-tanda fisik dan psikologis pada korban harus menjadi perhatian semua pihak agar penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat.
“Setiap korban berhak atas perlindungan hukum dan dukungan penuh. Penanganan harus dilakukan dengan empati, tanpa stigma, dan berorientasi pada pemulihan korban,” tambahnya.
Husnul juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara konsisten. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem penanganan kekerasan yang lebih terintegrasi dan efektif.
“Melalui semangat sinergi yang ikhlas, transparan, dan saling mendukung, kita ingin memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kalimantan Selatan benar-benar terwujud,” tuturnya.
Kegiatan temu koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan mitra kerja yang memiliki komitmen dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di daerah. (nw)*
