NEWSWAY.CO.ID, TANAH GROGOT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dan DPRD Paser resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Baling Seleloi DPRD Paser, Selasa (17/09/2025).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, pimpinan DPRD, serta seluruh anggota dewan.
Bupati Paser, Fahmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Paser atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pembangunan daerah.
“Semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, Perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Perubahan tersebut meliputi penyesuaian pada aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public,” katanya
Kabupaten Paser Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,952 triliun, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa besar kecilnya anggaran bukan menjadi ukuran utama, melainkan bagaimana anggaran tersebut mampu mendorong kinerja, pencapaian target, serta pelaksanaan program prioritas menuju Paser TUNTAS Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengelola anggaran dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis, dan disiplin, serta senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi agar potensi PAD dapat dimaksimalkan.
Menutup sambutannya, Bupati Fahmi Fadli memberikan penghargaan kepada Badan Anggaran, Komisi, dan seluruh Fraksi DPRD Paser atas kerja keras selama proses pembahasan.
“Setiap masukan dari fraksi-fraksi menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan, agar program pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
