NEWSWAY.CO.ID, BALANGAN – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan belum lama ini melaksanakan rapat Panitia Khusus (Pansus) II dalam rangka membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai penting bagi penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kedua raperda tersebut yaitu Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Balangan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan selaku mitra kerja. Dalam kesempatan itu, pihak DKP3 memberikan berbagai penjelasan teknis dan masukan substansial guna memperkuat rumusan isi raperda agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balangan, Muhammad Syaibani, menjelaskan bahwa rapat Pansus II kali ini membahas sejumlah isu penting yang berkaitan langsung dengan masyarakat, salah satunya mengenai bantuan bibit sawit bagi warga di beberapa kecamatan.
Menurutnya, sempat beredar anggapan di masyarakat bahwa penerima bantuan bibit sawit dibatasi karena sebagian wilayah mereka termasuk dalam kawasan hutan lindung. Namun, setelah dilakukan klarifikasi bersama pihak dinas, persoalan tersebut akhirnya mendapat kejelasan.
“Alhamdulillah sudah clear, boleh sebenarnya masyarakat menerima bantuan bibit sawit, asalkan tidak ditanam di kawasan hutan lindung,” ujar Syaibani.
Lebih lanjut, Syaibani berharap pembahasan dua raperda ini dapat menghasilkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman dalam pengelolaan sektor perkebunan dan pangan di Kabupaten Balangan. Ia menegaskan, keberadaan raperda tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. (nw)
Reporter : Nasrulah
