NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotabaru terus menunjukkan kinerja positif sejak diresmikan. Sejak Juni hingga akhir Oktober 2025, total 8.817 warga tercatat telah mendapatkan layanan di MPP.
Untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, sistem antrian elektronik berbasis digital juga tengah disiapkan dan ditargetkan akan rampung pada akhir bulan ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kotabaru melalui Kabid Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan, Rakhmad Syah Putra.
“Layanan yang diberikan kepada masyarakat ini masih di rata-rata per bulan itu 2.000 lebih masyarakat yang kami layani,” ujar Rakhmad, Jumat (7/11/2025).
Rakhmad menjelaskan, jumlah kunjungan layanan bersifat fluktuatif dan sangat tergantung pada momen tertentu.
“Misalnya ada pemberkasan calon P3K pada waktu kemarin, maka secara otomatis untuk Gerai Polres, untuk jenis layanan penerbitan SKCK, itu sangat membludak,” jelasnya.
Selain Gerai Polres, ia menyebutkan bahwa Gerai Imigrasi juga menunjukkan trafik kunjungan yang tinggi.
“Nanti yang akan banyak itu di antara bulan Januari sampai dengan Maret, itu terkait dengan pelaporan pajak tahunan,” tambahnya.
Guna mendukung transformasi digital, Rakhmad menyebut pihaknya sedang menyelesaikan inovasi berupa antrian elektronik.
“Masyarakat bisa mengakses melalui website, kemudian juga bisa datang ke sini untuk mengambil antrian,” paparnya.
Sistem ini akan menggantikan panggilan manual di resepsionis, di mana lalu lintas panggilan antrian akan diatur langsung oleh komputer di masing-masing gerai agar lebih terarah. Bersamaan dengan itu, MPP juga akan meluncurkan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang pentingnya itu berguna untuk memberikan feedback atau memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Selama enam bulan beroperasi, lanjut Rakhmad, pihaknya proaktif menjaring masukan melalui wawancara ringan dengan pengunjung. Salah satu keluhan yang berhasil ditindaklanjuti adalah kesulitan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ada masukan dari masyarakat bahwa kami kesulitan untuk membayar pajak PBB. Bapenda-nya ada, bank untuk bayarnya tidak ada. Setelah kita sampaikan masukan itu, sudah direspons oleh Bank Kalsel. Bank Kalsel sudah operasional di gedung MPP. Jadi, ketika masyarakat membayar pajak, itu sudah selesai di gedung sini, tidak mesti harus ke bank lagi,” ungkapnya.
Kepala MPP berharap MPP Kotabaru dapat menjadi role model pelayanan publik di tingkat kabupaten. Dengan standar layanan yang tinggi dan sistem yang terintegrasi, MPP diharapkan menjadi rujukan bagi instansi lain, termasuk kecamatan dan lembaga pemerintah.
“Ke depan, kami pasti akan penguatan terhadap standar layanan. Harapan kami, setiap gerai itu dapat memberikan informasi jenis layanan itu selesainya kapan,” pungkasnya. (nw)
Reporter : Rizal
