NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA — Pemerintah Kabupaten Banjar mencatat peningkatan signifikan pada status perkembangan desa tahun 2025. Berdasarkan data terbaru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), jumlah desa mandiri mengalami lonjakan dari 86 menjadi 114 desa.
Plt Kepala DPMD Banjar Muhammad Hafizh Anshari menjelaskan, peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa dalam kurun satu tahun terakhir.
“Dari 86 naik menjadi 114 desa mandiri. Artinya ada penambahan 28 desa. Sementara desa berkembang menurun menjadi 36 karena sebagian naik menjadi maju dan mandiri,” jelasnya saat ditemui diruangannya, Jumat (5/12/2025).
Dalam klasifikasi terbaru, Kabupaten Banjar memiliki 127 desa berstatus maju serta 36 desa berkembang. Penurunan jumlah desa berkembang dinilai sebagai indikator positif, karena menunjukkan terjadinya kenaikan level pada banyak desa.
“Kalau desa berkembang berkurang itu justru baik. Artinya mereka naik kelas. Dari berkembang ke maju, dari maju ke mandiri,” ucap Hafizh.
Ia menerangkan, penilaian status desa mengacu pada enam indikator, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan. Meski indeks desa nasional mulai diberlakukan, sebagian data masih menggunakan parameter IDM karena tahap transisi instrumen.
“Setelah instrumen indeks desa terisi penuh, hasilnya lebih akurat. Tapi saat ini kombinasi IDM masih dipakai,” katanya.
Hafizh menyampaikan, Kabupaten Banjar telah terbebas dari kategori desa sangat tertinggal sejak 2021. Sementara desa berstatus tertinggal sudah nol sejak 2023.
Terkait target jangka menengah, DPMD Banjar menargetkan penambahan sedikitnya 10 desa mandiri pada tahun 2026. Desa-desa yang dinilai berpotensi mencapai status mandiri akan mendapatkan pembinaan khusus dan dukungan lintas sektor.
“Di 2026 kami upayakan ada tambahan 10 desa mandiri. Nanti dilihat dari scoring, mana yang paling berpotensi itu akan kami dampingi bersama SKPD lain,” ungkap Hafizh.
Ia mencontohkan Desa Belangian yang berada di wilayah terpencil namun berhasil meraih penghargaan kesehatan tingkat Kabupaten serta dari Provinsi.
“Capaian seperti ini menurutnya, turut mendorong kenaikan skor indeks desa secara keseluruhan,” tuturnya.
Hafizh berharap, kolaborasi antardinas terus diperkuat agar pemerataan pembangunan desa dapat terwujud.
“Ini memerlukan komitmen bersama. Infrastruktur, pelayanan, hingga sarana pendukung lain akan terus dikolaborasikan dengan SKPD terkait sehingga target peningkatan status desa bisa tercapai,” pungkasnya.(nw)
