NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pelayanan publik menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bulan April di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru, Senin (6/04/20260.
Pemerintah Kota Banjarbaru juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, memperketat pengawasan terhadap potensi pungutan liar, serta meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.
Dalam rapat tersebut turut dibahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Sirajoni menegaskan seluruh perangkat daerah diharapkan memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa hambatan, sekaligus mengedepankan budaya pelayanan yang humanis.
Selain itu, juga ditekankan pentingnya memastikan unit layanan publik tidak berada dalam kondisi kosong atau tidak siap melayani. Kehadiran petugas yang responsif dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Selain peningkatan kualitas layanan, pencegahan praktik pungutan liar (pungli) harusd dihilangkan. Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik pada lingkup internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Sekda.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Rakor tersebut juga menjadi momentum konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh instansi diminta mengambil peran aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda yang akan dilaksanakan.
Di tengah dinamika kondisi ekonomi nasional, Sirajoni menyoroti pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah.
“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya.
Ia juga menilai penerapan sistem Work From Home (WFH) dapat menjadi salah satu strategi efisiensi, terutama dalam upaya penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.
“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama. Melalui Rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif demi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (nw)
