NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pelibatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Banjar, H Yudi Andrea, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (9/04/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ia mengataian, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang adil, transparan dan akuntabel.
“Standar pelayanan adalah bentuk komitmen atau ‘janji’ penyelenggara kepada masyarakat. Dengan standar yang jelas, layanan yang diberikan akan lebih cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” ujarnya.
Ia menyebutkan, secara umum standar pelayanan di Kabupaten Banjar telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari tingkat kepatuhan layanan serta upaya pembangunan zona integritas yang terus ditingkatkan di berbagai instansi.
Meski demikian Pemkab Banjar tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di tengah tantangan efisiensi anggaran. Yudi menegaskan, kebijakan efisiensi tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kebijakan seperti work from home (WFH) tetap kita ikuti, namun pelayanan publik harus tetap berjalan optimal seperti biasa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya peran pengawasan eksternal, khususnya dari Ombudsman, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Sinergi dengan Ombudsman selama ini berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam evaluasi serta peningkatan layanan,” ucapnya.
Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar, Muhammad Ikhsan melaporkan, kegiatan FKP diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari SKPD, akademisi, serta pelaku usaha.
Ia menjelaskan, forum ini merupakan agenda tahunan yang menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta DPMPTSP Banjar.
“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi atas berbagai kendala dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Ikhsan mengungkapkan, melalui forum tersebut diharapkan tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha, guna mendorong perbaikan layanan yang lebih maksimal ke depan.
“Masukan dan saran yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi bersama agar pelayanan publik di Kabupaten Banjar semakin baik,” pungkasnya.(nw)
