NEWSWAY.CO.iD, BANJAR – Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni hadir dalam rapat Evaluasi Penanganan Karhutla Kalsel di Pos Lapangan BPBD Kalsel, kawasan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kabupaten Banjar, pada Rabu (23/9/2026) siang.
Rapat diikuti Sekdaprov Kalsel Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, Danlanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, serta Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, Bupati Barito Kuala Dr. H. Bahrul Ilmi dan Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto.
Raja Juli menekankan pentingnya penguatan pasukan darat dalam penanganan karhutla, khususnya ketika kondisi cuaca belum mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurutnya, pemetaan dan pengerahan pasukan darat harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Jika dukungan water bombing belum mencukupi, kekuatan pasukan darat perlu diperkuat, termasuk melalui sistem kerja bergiliran atau shift.
“Kalau dirasakan masih kurang, kita akan tambah. Pasukan darat wajib untuk ditambah dengan sistem shift,” ujarnya.
Menteri Kehutanan menegaskan, penambahan personel harus dilakukan secara rasional berdasarkan kebutuhan di lapangan. Pengelolaan sumber daya juga harus dilakukan secara efektif agar dukungan personel maupun peralatan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang telah tersedia melalui APBN maupun APBD.
Ia mengakui kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan OMC. Terbatasnya potensi awan hujan membuat operasi tersebut belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, Raja Juli juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpuas diri dengan kondisi karhutla yang relatif terkendali. Upaya penanganan harus terus dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Hal ini tidak membuat kita berpuas diri yang kemudian membuat kita tidak termotivasi untuk berbuat yang lebih baik bagi rakyat,” katanya. Namun ia mengapresiasi seluruh personel dan pihak yang terus bekerja di lapangan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
“Kita masih memiliki sekitar 50 hari lagi untuk mengabdikan diri dan bekerja keras. Tanggung jawab kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Selebihnya kita tawakal dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Sementara dalam kesempatana itu Sekdaprov Syarifuddin mengatakan, keseragaman data menjadi salah satu aspek penting agar koordinasi penanganan karhutla berjalan efektif. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus mengacu pada sumber data yang sama sehingga informasi yang disampaikan tidak berbeda-beda.
Sekdaprov Syarifuddin menyebut penanganan karhutla di Kalsel tidak terlepas dari kolaborasi berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan hingga masyarakat.
“Berkat kolaborasi semua pihak, baik TNI, Polri, pemerintah, relawan, maupun masyarakat. Dengan kerja sama ini, kita bisa meminimalkan dampak karhutla,” katanya.
Terkait kondisi di sekitar fasilitas kesehatan, Sekdaprov Syarifuddin menjelaskan bahwa pembersihan area telah dilakukan untuk mendukung kebutuhan evakuasi maupun pemadaman apabila sewaktu-waktu diperlukan. “Area di sekitar rumah sakit sudah kita lakukan pembersihan, sehingga nantinya bisa untuk melakukan evakuasi maupun pemadaman,” jelasnya.
Sekdaprov Syarifuddin menambahkan, keterbatasan ruang gerak dalam penanganan karhutla membuat seluruh sumber daya dan langkah yang tersedia harus dimaksimalkan. “Karena ruang gerak kita terbatas, makanya langkah-langkah ini harus dimaksimalkan sehingga nantinya hasilnya pun lebih banyak lagi,” pungkasnya.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanggulangan bencana asap dan kebakaran di berbagai wilayah prioritas. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 22–23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar.
Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada tiga wilayah prioritas pemadaman, yaitu Gutung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, Hutan Lindung seluas 1.071,22 hektar, serta wilayah Pengayuan seluas 549,7 hektar. Berbagai metode dikerahkan secara intensif, mulai dari pemadaman darat, perendaman, hingga pembasahan lahan. Satgas juga menyiagakan sarana dan prasarana pendukung, seperti 5 sumur bor, 3 sumur swasta, serta 100 unit mesin Dongfeng yang dioperasikan untuk perendaman selama 24 jam.
Untuk memperkuat penanganan di darat, sebanyak 3.557 personel gabungan telah diterjunkan ke lapangan. Pemprov Kalsel bersama unsur gabungan berkomitmen untuk terus siaga menekan eskalasi Karhutla guna mewujudkan Kalimantan Selatan yang bebas dari asap. (nw)
