NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Apresiasi tinggi diberikan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada pelatih dan atlet yang berprestasi sejumlah ajang lomba. Kisaran bonus yang diberikan dari Rp3 juta hingga Rp45 juta.
Penyerahan bonus secara simbolis kepada atlet dan pelatih Kabupaten Banjar yang meraih prestasi pada sejumlah ajang olahraga, yakni PORPROV 2025, PEPARPROV 2025, FORNAS 2025, POPDA 2026, dan PESODA 2026, dilakukan saat Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (19/10/2026) pagi.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi langsusng menyerahkan dengan didampingi Sekda H Yudi Andrea.
“Pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas prestasi atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Kabupaten Banjar,” ujar Wabup Habib Idrus.
Sejumlah penerima bonus secara simbolis di antaranya Asih Ridan, pelatih peraih emas pada lebih dari lima nomor cabang olahraga atletik, sebesar Rp45 juta. Kemudian Ratna Wati, atlet atletik perorangan peraih emas, menerima Rp30 juta.
Selanjutnya, Gusti Muhammad Seman, atlet peraih medali perak perorangan cabang olahraga sepak bola CP, menerima Rp20 juta. Radika Putra Prima, atlet peraih medali perak beregu cabang olahraga bola voli, menerima Rp3 juta.
Bonus juga diberikan kepada Wijayanti Martina Shella, atlet peraih medali emas perorangan cabang olahraga YPOK, sebesar Rp7,5 juta, serta Risma Ratnapuri, pelatih peraih medali emas perorangan cabang olahraga bocce, sebesar Rp4 juta.
Sebelumnya, di saat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja, integritas, dan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali jati diri ASN, memperkuat disiplin, meneguhkan integritas, serta memperbarui komitmen dalam memberikan pelayanan publik,” katanya.
Ia menilai, tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut mengelola anggaran secara efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Oleh sebab itu, kita harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja adalah kemampuan kita untuk membuktikan bahwa setiap program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan perubahan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Yudi.(nw)
