NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan praktik pelangsiran dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, Polda Kalimantan Selatan bergerak cepat
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, dalam sepekan terakhir tiga lokasi berbeda dilakukan penindakan.
Tiga lokasi tersebut berada di SPBU AKR Cempaka, SPBU Pertamina di wilayah Cempaka, Kota Banjarbaru, serta satu lokasi di Kabupaten Tabalong.
“Dari pengungkapan tersebut, polisi telah mengamankan 67 unit kendaraan yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan solar bersubsidi,” jelasnya kepada sejumlah media,Jum,at (20/11/2026).
Kapolda merincikanm sebanyak 57 unit kendaraan diamankan dari SPBU AKR Cempaka, tujuh unit dari Kabupaten Tabalong, serta tiga unit dari SPBU Pertamina di Cempaka.
“Ini tindak lanjut kita dari adanya laporan-laporan masyarakat, terutama yang ada di media sosial. Semua akan diproses seuai dengan aturan yang berlaku, Polda Kalsel tidak akan tebang pilih,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam kasus di SPBU AKR Cempaka, penegakan hukum tidak hanya menyasar sopir atau pelaku pelangsiran, operator hingga pemilik SPBU juga turut diproses karena diduga mengetahui dan terlibat dalam praktik tersebut.
“Dari operator SPBU, pemilik SPBU sampai dengan sopirnya, penimbunnya, yang terlibat kena semua dan mereka semua mengetahui serta ikut dalam melakukan pelangsiran ini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Polda Kalsel telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memberikan sanksi administratif terhadap SPBU yang terlibat.
“Untuk lokasi SPBU AKR Cempaka telah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan,” ucapnya.
Kapolda mengungkapkan, praktik pelangsiran di SPBU AKR tersebut diduga telah berlangsung hampir satu tahun, saat polisi melakukan penindakan, para pelaku diketahui sedang menunggu pasokan solar bersubsidi sebanyak 10 ton.
Meski demikian, saat petugas tiba, BBM tersebut belum datang sehingga tidak ditemukan stok solar di lokasi.
Rosyanto menegaskan, pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan.
“Solar bersubsidi yang mereka simpangkan, kemudian mereka langsir dan jual dengan harga nonsubsidi, ini benar-benar merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat. Polda Kalsel memastikan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat akan terus berjalan.(nw)
