Anggaran Sudah Siap, SKPD Diharap Cepat Realisasikan Program 2024

by
22 Februari 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, Jainudin. (Foto : suroto/newsway.id)

NEWSWAY.ID, BANJARBARU, – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui dinas terkait sudah mulai melakukan tahapan untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan tahun 2024.

~ Advertisements ~
~ Advertisements ~

Terkait kesiapan anggaran untuk mendukung program tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru menyatakan pihaknya sudah siap.

~ Advertisements ~
~ Advertisements ~
~ Advertisements ~

“Untuk kesiapan anggaran sesuai dengan ajuan masing – masing dinas dan sudah menjadi Perda serta sudah disahkan. Tinggal menunggu tahapan pihak dinas saja, kalau proses lelang selesai maka anggaran akan dikeluarkan,” terang Kepala BPKAD Banjarbaru, Jainuddin saat ditemui di kantornya Kamis (22/2/24) siang.

~ Advertisements ~

Jainudin juga mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2014 Rp 1,515 Triliun.

~ Advertisements ~

“APBD itu yang nantinya akan digunakan untuk membiayai seluruh belanja daerah. Salah satunya untuk anggaran pendidikan sekitar 20 persen atau setara dengan Rp 300 miliar. Kemudian pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebanyak 31,45 persen atau setara dengan Rp 478 miliar,” tambahnya.

Lebih jauh, Jaunudin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, irigasi dan sanitasi serta proyek lainnya.

“Realisasi pelaksanaan anggaran yang sudah disusun tinggal menunggu dokumen belanja yang diajukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tandasnya.

Menurut Jainudin realisasi belanja tahun anggaran 2023 Pemko Banjarbaru memcapai 92 persen dari total APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,512 triliun setelah perubahan.

Menanggapi realisasi belanja tahun anggaran 2023 yang mencapai 92 persen, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru H. Nurkhalis Anshari menyatakan akan meninjau secara seksama terlebih dahulu apa yang disampaikan Kepala BPKAD saat laporan pertanggung jawaban.

“Bahwa capaian anggaran yang menyentuh angka 92 persen tersebut nanti akan dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2023, kita melakukan pemeriksaan dari BPK kemudian juga di laporan pertanggung jawaban APBD sehingga kita tahu data realisasi yang digunakan,” terang Politisi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Nuskhalis yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru ini, capaian-capaian tersebut tetap harus menyeimbangkan program yang bersifat fisik dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

“Mudah – mudahan nanti hasil evaluasi dari pelaksanaan program pembangunan ini baru kita lihat nanti, mungkin sekitar pertengahan, antara bulan ke 4 keatas, selesai hasil laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Banggar terus berupaya mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun.

Hal itu menurut Khalus (panggilan akrabnya) dilakukan agar program yang telah direncanakan segera dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Kami juga mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru untuk segera menerbitkan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mendorong realisasi percepatan APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mengeluarkan berbagai produk hukum,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Latest from Blog

Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 telah dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos yang juga sebagai Ketua Tim Pencegahan dan Penuruan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru. Rakord ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru (Foto : Sagustira/newsway.co.id)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pulang Pisau saat “menjemput bola” dalam melakukan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). ( Foto : Winda/newsway.co.id)