NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Polemik salah input dana Rp5,1 triliun yang membuat saldo jumbo milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sempat tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Banjarbaru terus menuai kritik tajam.
Bank Kalsel sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa kesalahan itu berasal dari penginputan kode Golongan Pihak Lawan (GPL) pada sistem internal perbankan. Akibatnya, 13 rekening milik Pemprov Kalsel dengan total saldo Rp4,746 triliun—terdiri dari giro dan deposito, termasuk deposito Rp3,9 triliun—tercatat sebagai milik Pemko Banjarbaru.
Namun penjelasan tersebut langsung dibantah oleh akademisi Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si, yang menilai alasan “salah input” sangat tidak masuk akal bagi institusi perbankan modern.
“Bagaimana mungkin bank sebesar Bank Kalsel bisa salah input dana triliunan? Ini bukan uang receh. Anak kecil saja tahu ada sesuatu yang janggal,” ujarnya.
Ia menilai klarifikasi itu tidak hanya mencederai logika publik, tetapi juga menempatkan Pemko Banjarbaru dalam posisi memalukan.
“Kasihan Banjarbaru. Ibu Lisa Halaby harusnya keberatan keras. Kalau saya jadi Wali Kota, saya pasti menuntut. Ini merugikan nama baik Banjarbaru,” tegasnya.
Menurut Uhaib, kesalahan sebesar itu menunjukkan lemahnya profesionalitas dan pengawasan internal di Bank Kalsel.
“Ini uang triliunan, bukan angka kecil yang bisa salah ketik. Cara-cara seperti ini dungu, dan wajar jika publik curiga,” katanya.
Ia bahkan menyamakan insiden tersebut dengan praktik keuangan tradisional yang dianggap jauh dari standar profesional.
“Di kampung ada bank plecit. Tapi masa bank modern melakukan kesalahan seperti zaman jahiliyah? Tidak dapat diterima,” ungkapnya.
Uhaib juga mengindikasikan bahwa alasan “salah input” mungkin hanya dalih untuk meredam kegaduhan setelah berita dana triliunan itu mencuat.
“Kita tidak tahu apakah benar salah input atau hanya dibuat sedemikian rupa untuk meredam reaksi masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan.
“Saya melihat perlu ada pemeriksaan. Saya bahkan sudah menghubungi rekan-rekan di KPK untuk menindaklanjuti dugaan ini,” tegasnya.
Uhaib menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa kesalahan administrasi bernilai triliunan rupiah tidak mungkin terjadi jika sistem perbankan berjalan sesuai standar.
“Sulit mempercayai uang triliunan bisa salah input begitu saja. Terlalu tidak masuk akal, seperti pertunjukan yang dibuat-buat,” pungkasnya. (nw)
