NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Di tengah upaya mengangkat potensi pariwisata bahari sebagai motor penggerak ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru justru dinilai abai terhadap infrastruktur dasar.
Salah satu buktinya adalah akses jalan menuju objek wisata unggulan, Pantai Teluk Tamiyang, yang hingga kini masih dalam kondisi rusak parah.
Pantai Teluk Tamiyang dikenal memiliki panorama laut yang memesona serta ekosistem terumbu karang yang masih terjaga.
Fasilitas wisata di kawasan ini pun sudah tergolong lengkap mulai dari wahana snorkeling, kano, Banana Boat, hingga penginapan dan kuliner lokal yang memanjakan wisatawan.
Namun sayangnya, akses menuju destinasi tersebut justru menjadi momok bagi wisatawan maupun warga lokal.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, kerusakan jalan sepanjang 2 kilometer menjadi kendala utama.
Jalan becek, berlubang, dan licin terutama saat hujan, diperparah lagi dengan minimnya penerangan jalan umum (PJU) yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama di malam hari.
Ironisnya, kondisi ini bukan masalah baru. Dari informasi yang dihimpun, kerusakan jalan sudah berlangsung belasan hingga puluhan tahun, tanpa ada penanganan serius dari pemerintah daerah.
Hamidi, seorang wisatawan asal Banjarbaru yang berkunjung pada Selasa (24/6/2025) petang, menyampaikan kekecewaannya.
“Jalannya sangat rusak. Sayang kalau wisata sebagus ini kurang diperhatikan fasilitas pendukungnya, khususnya akses jalan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Teluk Tamiyang akan kehilangan daya tariknya.
“Jangan sampai gara-gara akses jalan rusak, orang jadi enggan datang kesini. Harapan saya, tahun depan kalau liburan kesini lagi, akses jalannya sudah nyaman dan kuat,” tambahnya.
Kritik serupa datang dari Sayyid Maula Ahmad, wisatawan lain yang juga memuji keindahan Teluk Tamiyang namun menggarisbawahi persoalan yang sama.
“Kami puas dengan panoramanya dan fasilitas wisatanya, tapi kecewa dengan akses jalan yang rusak parah,” ujarnya.
Ia berharap, sebelum pemerintah menambah wahana wisata baru, pemerintah lebih dulu membenahi infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan.
Di tengah jargon promosi wisata yang kerap digaungkan, kondisi ini justru menunjukkan ketimpangan antara retorika dan realisasi kebijakan pemerintah Kotabaru.
Jika potensi wisata ingin benar-benar digenjot sebagai sumber pemasukan daerah, maka pembangunan tidak bisa hanya fokus pada sektor permukaan, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar: aksesibilitas dan keamanan wisatawan.
Kini publik menunggu: apakah pemerintah Kotabaru akan terus membiarkan “pintu masuk” ke surga bahari ini rusak, atau akhirnya membuka mata dan bertindak nyata demi kemajuan pariwisata yang berkelanjutan?
