NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Sekelompok aktivis yang menamakan diri Barisan Hitam menggelar aksi damai di Tugu Nol Kilometer Banjarbaru, Kamis sore (17/07/2025), menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menulis ulang sejarah nasional.
Lewat mimbar bebas dalam rangkaian Aksi Kamisan, mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa penulisan ulang tersebut berpotensi mengaburkan fakta sejarah, terutama peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu.
Koordinator lapangan aksi, Satrio Ajie Bramanto, secara tegas menyebut bahwa narasi yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi pemantik polemik. Beberapa pernyataan kontroversialnya, seperti meragukan kebenaran peristiwa pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa tahun 1998 dan penculikan aktivis, dinilai berbahaya bagi integritas sejarah bangsa.
“Sejarah-sejarah penting itu seakan ingin dihapus atau dibelokkan melalui proyek penulisan ulang ini. Kami menolak sejarah ditulis hanya oleh satu pihak: pemerintah,” ujarnya.
Menurut Satrio, sejarah semestinya menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, pelaku sejarah, dan masyarakat sipil. Ia menilai langkah ini justru terkesan sebagai upaya ‘cuci tangan’ terhadap peristiwa kelam yang pernah terjadi.
“Meski diklaim sebagai pembaruan buku sejarah, kami khawatir ini jadi jalan untuk menghilangkan jejak dosa masa lalu. Sejarah bukan untuk diputihkan,” tegasnya.
Barisan Hitam pun menyerukan agar pemerintah tidak semena-mena dalam mengubah narasi sejarah. Mereka mengingatkan bahwa menghapus atau menambah fakta demi kepentingan tertentu adalah bentuk manipulasi terhadap kebenaran sejarah.
Diketahui, Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun ulang buku Sejarah Nasional Indonesia dan menargetkan rampung pada Agustus 2025. Namun, rencana tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan karena dianggap kurang transparan dan berpotensi menjadi alat legitimasi politik semata.
