NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menyoroti isu kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar di Aula BKPSDM, Rabu (10/12/2025).
Meski masih menjadi daerah dengan persentase kemiskinan terendah di Kalimantan Selatan, Pemkab Banjar mencatat adanya kenaikan angka kemiskinan menjadi 2,74 persen.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengingatkan, status sebagai daerah dengan angka rendah tidak serta-merta membuat tantangan menjadi ringan. Ia menekankan perlunya kerja kolektif untuk menekan kembali angka kemiskinan tersebut.
“Secara persentase kita masih terendah di Kalsel, tetapi jumlah penduduk miskin tetap cukup besar dan membutuhkan perhatian semua pihak,” ucapnya.
Selain intervensi ekonomi, pemerintah pusat mendorong harmonisasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini disebut Wakil Bupati sebagai langkah penting untuk memastikan program tepat sasaran.
“Dengan data tunggal, tidak ada lagi tumpang tindih bantuan. Program lebih akurat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Habib Idrus.
Ia juga meminta seluruh SKPD menyampaikan perkembangan program masing-masing serta menyusun rencana aksi konkret kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Menurutnya, perbaikan angka kemiskinan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi dan inovasi.
“Kita ingin Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis benar-benar terwujud. Ini hanya bisa dicapai jika semua bergerak bersama,” tegasnya.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, turut memaparkan kondisi terkini. Menurutnya, angka 2,74 persen pada 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan data 2024 yang mencapai 2,36 persen.
“Jika dihitung, 2,74 persen itu mewakili sekitar 16 ribu jiwa. Angka sebelumnya yakni 2,36 persen memang sudah sangat rendah, sehingga sensitif terhadap faktor eksternal seperti inflasi dan bencana alam,” ujarnya.
Ia menyebutkan, fenomena tersebut pernah terlihat pada tahun 2021, ketika inflasi melonjak bersamaan dengan terjadinya banjir besar yang mempengaruhi capaian pengentasan kemiskinan.
Untuk menekan kembali angka tersebut, pemerintah daerah menyiapkan pola penanganan berbasis usia dan kondisi sosial. Kelompok non-produktif akan diarahkan pada perlindungan sosial melalui berbagai program bantuan. Sementara masyarakat usia produktif difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan permodalan hingga penciptaan lapangan kerja.
“Kami ingin intervensi berjalan lebih presisi. Kalau semua program bergerak serempak, kami optimistis kemiskinan dapat diturunkan,” tutup Nashrullah.(nw)
