NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Kabupaten Banjar pada periode 2024 tercatat sebanyak 8.604 orang. Data tersebut dirilis pada tahun 2025.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar, Siti Mahmudah menjelaskan, kondisi ketenagakerjaan di daerah ini sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian.
“Sekitar 30 persen tenaga kerja di Kabupaten Banjar bergerak di sektor pertanian. Jadi kalau pertanian bagus, otomatis akan berdampak positif pada penurunan angka pengangguran,” ucap Mahmudah saat dikonfirmasi di Disnakertrans Banjar, Rabu (20/08/2025).
Mahmudah mencontohkan, pada tahun 2023 lalu ketika terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan gagal panen, angka pengangguran ikut terdorong naik. Tingkat pengangguran terbuka yang pada 2022 berada di angka 2,72 persen meningkat menjadi 2,73 persen pada 2023.
“Kondisi sektor pertanian sangat menentukan. Tahun ini menurut laporan dari Dinas Pertanian hasil panen bagus, semoga ini bisa membantu menurunkan pengangguran,” ujarnya.
Selain sektor pertanian, sektor jasa, pegawai negeri, dan pekerjaan formal lainnya juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, meski tidak sebesar sektor pertanian.
Mahmudah menyebutkan adanya laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, sebanyak 27 orang hingga triwulan II tahun 2025. Namun di sisi lain, data pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) justru menunjukkan angka yang positif.
“Sampai triwulan II tahun ini, hampir 1.000 pekerja baru tercatat melalui PKWT. Artinya, jumlah yang direkrut perusahaan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pekerja yang di PHK,” ungkapnya.
Untuk menekan angka pengangguran, Disnakertrans Banjar terus melakukan intervensi melalui berbagai program. Salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan kerja, baik berbasis keterampilan usaha mandiri maupun pelatihan berbasis kompetensi. Jenis pelatihan yang diberikan beragam, seperti menjahit, tata boga, tata rias, barber shop, perbengkelan sepeda motor, servis HP hingga pelatihan komputer.
“Kami harapkan peserta pelatihan bisa menjadi wirausaha baru atau terserap di dunia kerja. Misalnya di LPK Rajawali, dari satu angkatan berjumlah 16 orang, rata-rata sudah berhasil bekerja setelah pelatihan,” tutur Mahmudah.
Selain melalui pelatihan mandiri, Disnakertrans juga berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dikelola sekolah maupun yayasan dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan bagi siswa tingkat akhir agar memiliki keterampilan tambahan sebelum memasuki dunia kerja.
Ia menjelaskan, Disnakertrans tetap mewaspadai potensi meningkatnya pengangguran akibat faktor eksternal.
“Kalau di sektor pertanian aman, angka pengangguran bisa terkendali. Namun di sektor lain seperti pertambangan atau perkebunan, jika ada PHK karena alasan efisiensi, tentu akan berdampak juga,” jelas Mahmudah.
Untuk itu, pihaknya berupaya melakukan mediasi setiap kali terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
“Selama masalah bisa diselesaikan dengan dialog, kami dorong agar tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Tetapi kalau ada kasus berat, misalnya pencurian, maka mau tidak mau PHK harus dilakukan sesuai aturan,” tegasnya. (nw)
