NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Akahir pekan lalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru mengadakan rapat Tim Terpadu dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang beroperasi di wilayah Kota Banjarbaru.
Kepala Bakesbangpol Rizana Mirza mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk membentuk Tim atau satgas pengawasan bagi Ormas di Banjarbaru.
“Kami tentunya ingin memastikan bahwa setiap Ormas yang ada menjalankan akyivitasnya sesuai dengan AD ARTnya,” jelasnya.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan rapat itu menjadi langkah awal pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan Ormas.
“Satgas terdiri dari 13 instansi terkait, sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan iklim investasi yang kondusif di Kota Banjarbaru,” jelasnya.
Ia menambahkan Ormas merupakan elemen penting dalam tatanan demokrasi. namun memurutnya tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian Ormas berpotensi menyimpang dari tujuan awal dan bahkan menjadi ancaman terhadap ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah.
“Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Terpadu ini menjadi sangat strategis sebagai respons atas kebutuhan akan sistem pengawasan dan pembinaan Ormas yang lebih terstruktur dan efektif,” tegasnya.
Dewi Woro Lestari, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiasi pembentukan tim dan menyatakan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan ormas secara berkelanjutan.
“Pengawasan ormas harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang humanis dan menyeluruh, agar kehadiran ormas benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan keresahan,” ungkapnya.
Woro memgharapkan Satgas ini tidak hanya menjadi forum koordinasi administratif, tetapi menjadi kekuatan konkret dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, dan memastikan keberadaan Ormas sesuai dengan fungsi sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.
