NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Salah satu Pengamat Hukum dan Politik Kalimantan Selatan Badrul Ain Sanusi ternyata juga memperhatikan kisruh yang berkepanjangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif.
Bahkan dirinya juga mengaku mengikuti perkembangan para anggota DPRD Kabupaten Banjar dengan muncuatnya pro dan kontra hak angket tentang Kepala Dinas Sosial P3AP2KB.
“Saya jadi prihatin dengan kondisi di Kabupaten Banjar, kalau polemik antara legislatif dengan eksekutif tidak segera disudahi maka yang menjadi korban adalah masyarakat,” ujarnya kepada sejumlah media di kantornya jalan Mistar Cokrokusumo, Rabu (7/8/2024).
Ia melihat bahwa yang terjadi saat ini polemik terus berkelanjutan, mestinya menurut dia hal yang sudah baik itu ditingkatkan dan yang buruk jangan diperburuk atau diperuncing.
“Harusnya dua kubu yang berseberangan sama-sama ikhlas atau menahan diri untuk duduk bersama mencari solusi. Bukan malah saling menikam dan menusuk,” tegasnya.
Badrul juga mengingatkan bahwa sudah seharusnya Forkopimda Kabupaten Banjar tidak terkesan ditinggalkan terhadap kasus yang terjadi di DPRD Kabupaten Banjar.
Salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian menurut Badrul adalah Pansus Hak Angket tentang Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, yang kabarnya baru-baru dilaporkan ke KPK.
“Mekanismenya terlalu cepat, mestinya ke tingkat lokal dulu kan ada APH seperti Kepolisian, Kejaksaan atau yang internal adalah Inspektorat. Memang tidak salah langsung ke tingkat pusat namun lebih elegan bila menghormati dan menghargai tingkatannya,” tambahnya.
Ia mengharapkan semua pihak bisa bersama-sama memperbaiki kekurangan yang ada untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Banjar.
“Saya pikir kepentingan masyarakat harus paling utama, bagaimana kondisi masyaralat kalau wakilnya saja di rumah rakyat dengan pemerintah tidak akur,” tambahnya lagi.
Menurutnya apa yang dilakukan Panaus Hak Angket melapor ke KPK tindakan overload atau berlebihan, ia menganggap bahwa para legislator tidak dipercaya lagi dengan institusi di bawahnya.
“Mestinya tingkat kepercayaan dengan instansi seperti Kejaksaan maupun Kepolisian tetap ada,” tegasnya lagi.
Badrul menegaskan jangan sampai eksekutif maupun legislatif membawa ego sektoral, atau bahkan ada upaya saling menjatuhkan satu sama lain.
“Kalau mereka sudah mengedepankan ego dan kekuasaan, khawatirnya rakyat justru semakin menderita.
Mestinya dua kubu harus melakukan pendekatan, kalau memang perlu tokoh agama yang turun, kenapa tidak. Asal endingnya adalah demi kebaikan bersama,” tandasnya.
