NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Tahun 2024 dan 2025 di Aula Gawi Sabarataan, Kota Banjarbaru, pada Kamis (13/02/2024).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Aditya, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, serta jajaran pejabat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aditya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mengawal akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
“Melalui MCP KPK, kita dapat mengukur dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat capaian dan langkah strategis ke depan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
MCP KPK sendiri merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memantau serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek telah dibahas, antara lain implementasi kebijakan, penguatan sistem pengendalian internal, dan optimalisasi transparansi pelayanan publik.
Adapun capaian Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyerapan MCP KPK mencapai 97,03% dengan peringkat 20 secara nasional dan peringkat 1 se-Kalimantan Selatan.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 6,09% dari hasil tahun 2023. “Alhamdulillah, Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mempertahankan selama dua tahun berturut-turut capaian MCP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Aditya.
Dengan selesainya rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi serta memastikan terciptanya lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Sinergi yang terjalin diharapkan menjadi fondasi bagi keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di wilayah tersebut.
