NEWSWAT.CO.ID, JAKARTA – Belum lagi genap satu tahun, jalan 11 bulan, Prabowo – Gibran telah tiga kali melakukan perombakan kabinet. Pertama pada 19 Februari 2025, kedua 9 September 2025, dan ketiga pada 17 September 2025.
Pada reshuffle kabinet yang ketiga, Prabowo mengganti satu menteri, serta dua wakil menteri (wamen), dan dua kepala badan. Dalam pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta itu, Prabowo bukan hanya melantik sejumlah nama di posisi menteri dan wakil menteri, namun di beberapa lembaga termasuk kepolisian. Sehingga total ada 11 nama yang dilantik Prabowo. Rinciannya dua menteri, yakni Menko Polkam Jenderal Tni (purn) Djamari Chaniago yang menggantikan posisi Budi Gunawan. Lalu, Erick Thohir sebagai Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.
Sedangkan tiga wakil menteri, yakni Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan RI menggantikan Imannuel Ebenezer, Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaeman Umar.
Sementara lima kepala dan wakil kepala badan, masing-masing Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sanjaya dilantik sebagai Wakil BGN, dan Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP.
Menanggapi dilakukannya perombakan kabinet untuk ketiga kalinya ini, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati mengatakan hal ini dapat membantu meredakan situasi saat ini di Indonesia.
“Meski demikian, hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jangka panjang. Saya rasa bahwa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” jelasnya, Rabu (17/9), dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada.
Dalam pandangan Mada, reshuffle ini dilatarbelakangi oleh dua problem dasar dari situasi di waktu belakangan ini, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi politik. Melalui pergantian dari Menteri Keuangan, Mada menilai bahwa ini merupakan strategi dari Presiden Prabowo untuk mengatasi akar persoalan kondisi ekonomi.
Sedangkan dari sisi kondisi politik, Mada memproyeksikan reshuffle ini merupakan respons cepat dari Prabowo untuk menangani beberapa rumor yang beredar di publik, seperti dinamika di partai politik, rumor tentang kebobolan intelijen negara, atau isu terkait kualitas lembaga Polri atau TNI. Isu ini dikaitkannya dengan pergantian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
“Jadi, mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri. Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan dan seterusnya,” jelasnya.
Mada menegaskan, untuk figur Menko Polkam, Presiden perlu mempertimbangkan merepresentasikan kelompok sipil dan bisa merespons isu-isu keamanan. “Tak hanya sebagai bentuk respons cepat, tetapi juga memiliki kaitan dengan dinamika kekuasaan. Tapi saya kira ini juga akan bertambah pada ke dinamika kekuasaan para elite,” jelasnya.(nw)
