NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan (BEM Se-Kalsel) berdialog langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke lokasi banjir di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan dan tuntutan kepada Wakil Presiden, khususnya terkait evaluasi pengelolaan lingkungan, perizinan pertambangan dan perkebunan sawit, serta penanganan pascabanjir di Kalimantan Selatan.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan rasa syukur karena dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada orang nomor dua di Indonesia terkait persoalan banjir yang terus berulang di wilayah Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah, kami bersyukur bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden RI untuk menyampaikan permasalahan banjir dan penanganannya di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Koordinator BEM Se-Kalsel, Rizki menegaskan, pertemuan tersebut menjadi perhatian serius bagi mahasiswa. Ia menilai belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir yang terjadi hampir setiap tahun.
“Pertemuan ini tentu menjadi atensi khusus bagi kami, karena kami merasa belum ada pergerakan signifikan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten terkait persoalan banjir ini,” tegas Rizki.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah cenderung menunggu arahan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kehadiran Wakil Presiden RI di Kalimantan Selatan dinilai menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada para pemangku kebijakan.
“Dengan hadirnya RI 2 ke sini, kami bisa langsung menyampaikan saran kepada para stakeholder, khususnya kepada Gubernur dan Bupati,” katanya.
Rizki juga menyampaikan, Wakil Presiden merespons masukan mahasiswa dengan serius. Dalam dialog tersebut, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan berbagai evaluasi dan percepatan penanganan pascabanjir, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Wapres tadi menyampaikan adanya pendangkalan sungai serta persoalan tata ruang wilayah yang perlu diperbaiki. Kami mengapresiasi Wapres yang bersedia menerima dan mendengar aspirasi kami,” tambahnya.
Adapun poin-poin yang disampaikan mahasiswa meliputi tata kelola ruang di Kalimantan Selatan, evaluasi perizinan pertambangan dan perkebunan sawit, serta alih fungsi lahan yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan sejumlah langkah mitigasi, salah satunya pembangunan sumur resapan, sebagai upaya mengurangi risiko banjir apabila kejadian serupa kembali terjadi di masa mendatang.(nw)
