NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Forum Group Discussion (Rakor FGD) Perhitungan Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (24/7/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Banjar, HM Hilman.
Sekda Banjar, HM Hilman menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai momen evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus sebagai landasan penyusunan program dan anggaran pembangunan tahun 2026.
“IKD dengan 71 indikator bukan hanya alat ukur, tapi juga cerminan nyata keseriusan kita membangun ketangguhan daerah. Semakin tinggi nilai IKD, maka akan semakin rendah Indeks Risiko Bencana (IRB),” ucapnya.
Hilman mengatakan, penurunan IRB merupakan salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Bupati yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta berperan aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Hilman mengungkapkan, pentingnya peran BPBD sebagai koordinator utama dalam menjamin konsistensi data lintas sektor. Mulai dari aspek governance, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat, seluruhnya harus tercermin dalam laporan yang disusun.
“Kami mencatat indikator seperti kapasitas evakuasi dan sistem peringatan dini masih menjadi pekerjaan rumah. Peningkatan pada indikator ini akan berkontribusi signifikan terhadap penurunan IRB,” ujarnya.
Alokasi anggaran harus berdasarkan analisis kebutuhan IKD. Ia mendorong Bappeda untuk memprioritaskan program-program yang secara langsung dapat meningkatkan skor IKD, terutama di area yang nilainya masih rendah.
Ia juga menginstruksikan agar hasil rakor tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi ditindaklanjuti dengan action plan konkret yang memiliki timeline jelas dan mengikat seluruh OPD terkait. Sistem monitoring ketat akan dibangun dan laporan perkembangan IKD serta IRB akan menjadi bahan evaluasi bulanan.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk mempercepat peningkatan IKD dan penurunan IRB. Dengan sinergi kuat dan data valid, kita bisa mewujudkan Kabupaten Banjar yang lebih tangguh,” tutup Hilman.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto menyebutkan, sejak Januari hingga Desember, data penguatan ketahanan daerah terus dihimpun. Namun, masih ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, Rakor kali ini digelar guna melengkapi kekurangan data serta memastikan setiap indikator dalam 71 poin IKD dapat disuplai dengan dukungan bukti dan laporan konkret dari SKPD terkait.
“Misalnya, kegiatan pembangunan siring oleh Dinas PUPR sangat relevan dan bisa diinput ke dalam indikator yang mendukung pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Yayan mengatakan, indikator-indikator dalam IKD mencakup berbagai aspek, mulai dari inisiasi kegiatan, output yang dihasilkan, manfaat yang dirasakan masyarakat, hingga dampaknya dalam jangka panjang. Bahkan, sebuah kegiatan sederhana yang sudah diinisiasi dan terdokumentasi dapat memberikan skor positif dalam penilaian IKD.
“Jadi, penting bagi SKPD menyampaikan laporan lengkap, bukan hanya kegiatan besar, tapi juga hal-hal kecil yang relevan dengan indikator. Setiap bentuk kontribusi data, sekecil apapun, punya nilai,” jelasnya
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD, perwakilan instansi teknis, dan narasumber dari berbagai bidang kebencanaan. Kegiatan FGD ini menjadi langkah awal dalam menyusun peta jalan pembangunan ketangguhan daerah berbasis data dan risiko aktual.
