NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar bergerak cepat menanggapi kasus dugaan keracunan makanan massal yang dialami puluhan siswa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura, Kamis (9/10/2025).
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis maksimal dan layanan kesehatan gratis di rumah sakit maupun puskesmas.
“Pemerintah daerah memastikan seluruh layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak korban dugaan keracunan, diberikan secara gratis. Kami juga meninjau langsung kondisi mereka di RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk memastikan penanganannya optimal,” ucapnya saat di RS RAZA.
Saidi mengatakan, Pemkab Banjar segera mengambil langkah cepat sejak laporan pertama diterima. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan, Dinas Kesehatan, dan pihak kepolisian untuk melakukan penanganan darurat serta penyelidikan penyebab kejadian.
“Langkah awal kami menyiapkan pelayanan medis dan berkoordinasi dengan semua pihak. Berdasarkan keterangan dokter, efek dari makanan bisa muncul dalam waktu berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat sekitar 1×24 jam,” jelasnya.
Saidi menyebut, hingga Kamis malam, data sementara menunjukkan sekitar 78 korban tersebar di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Ratu Zalecha Martapura, sejumlah puskesmas, dan rumah sakit swasta di Kabupaten Banjar.
“Kami menerima laporan sekitar 78 orang yang terdampak. Sebagian sudah pulih dan diperbolehkan pulang, namun ada juga yang masih dirawat di beberapa rumah sakit,” tambahnya.
Bupati Banjar juga menegaskan bahwa pihaknya telah menugaskan Sekretaris Daerah, Satgas, dan tim teknis untuk berkoordinasi dengan pihak yayasan penyedia makanan, yakni SPPG, guna memastikan pelaksanaan program MBG ke depan sesuai dengan SOP dan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sudah instruksikan agar Satgas melakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh bersama pihak penyelenggara. Program MBG ini sangat bermanfaat, jadi harus dijalankan sesuai prosedur agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah daerah lalai dalam pengawasan, karena pelaksanaan teknis program MBG berada di bawah tanggung jawab lembaga penyedia.
“Kalau disebut kecolongan, kami bukan pelaksana langsung. Pemerintah daerah berperan mendukung, memfasilitasi dan memastikan program berjalan dengan baik. Namun jika terjadi kendala seperti ini, tentu kami hadir untuk menangani dan mengevaluasi,” ujarnya.
Saidi menegaskan, Pemkab Banjar akan terus melakukan evaluasi agar program nasional tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.
“Program MBG ini sangat membantu masyarakat, jadi kami pastikan tetap berlanjut. Tapi kami juga akan memperkuat pengawasan dan koordinasi agar keamanan makanan benar-benar terjamin,” tutup Bupati Banjar.(nw)
