NEWWSWAY.ID, YOGYAKARTA – Ratusan karyawan di Kulon Progo, DIY, menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kondisi ini terjadi sebagai dampak lesunya ekonomi global yang dirasakan daerah-daerah di Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo, Bambang Sutrisno mengatakan, ada sekitar lima perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Terbesar, dilakukan salah satu pabrik di wilayah tersebut.
“Dari pabrik saja ada 800an karyawan. Namun itu bukan PHK massal, melainkan kumulatif sejak Januari 2024. Ada yang diberhentikan, ada yang tidak diperpanjang kontraknya, mengundurkan diri, juga ada pekerja asing yang kembali ke negara asalnya,” kata Bambang, Kamis (24/10/2024).
Bambang menyebut, perusahaan yang melakukan PHK karyawan bergerak di bidang ekspor barang. Lesunya kondisi ekonomi global membuat permintaan produk dari luar negeri berkurang sehingga berdampak pada penurunan produksi.
“Perusahaan kemudian mengurangi karyawan,” imbuhnya.
Bambang menyebut, karyawan yang diberhentikan mayoritas merupakan tenaga produksi. Masa kerja masing-masing berbeda-beda, namun ada yang sudah bekerja lebih dari lima tahun.
Menyikapi hal itu, Bambang lantas melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait, termasuk memonitoring pabrik yang melakukan PHK.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi hak-hak karyawan yang di-PHK. Pihak perusahaan akan memberikan uang pisah, uang pengganti cuti, ongkos pulang dan tali asih.
“Jika tidak dipenuhi, tentu akan diberikan sanksi. Bisa berupa pinalti,” tegasnya.
Bambang memastikan, pihaknya akan melakukan pengawasan terkait pemenuhan hak karyawan yang di-PHK.
Dirinya juga berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga mereka yang menjadi korban PHK bisa segera kembali bekerja.
Langkah perusahaan melakukan PHK terhadap ratusan karyawan disayangkan Koordinator Forum Serikat Pekerja Kulon Progo, Taufik Riko.
Menurutnya, pelaku usaha dan pekerja memiliki kontribusi penting bagi perekonomian daerah. Karena itulah, pihak terkait harus turun tangan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar tidak menimbulkan multiplier effect.
“Akan terjadi kerawanan sosial dan ketimpangan. Karena itulah, kami berharap PHK bisa dihindari,” ucapnya.
Kendati demikian, jika PHK tetap harus terjadi karena kondisi perusahaan tutup atau mengalami penurunan produksi, maka Taufik meminta agar perusahaan tersebut memberikan hak-hak pekerja. Pemberian hak pekerja juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
