NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Rencana normalisasi Sungai Kuranji di kawasan kelurahan Cempaka terus dibahas pihak Pemko Banjarbaru dan warga terdampak.
Bertempat di Aula Kecamatan Cempaka, sebanyak 95 kepala keluarga yang terdampak kembali dikumpulkan diajak berembug, namun sayangnya masih juga belum ketemu kesepakatan.
Dari hasil fakta lapangan, data warga yang tidak setuju yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman ternyata berbeda dengan milik warga.
Kepala Dinas Perkim Kota Banjarbaru, Abdussamad mengatakan bahwa dari 95 KK yang terdampak sebanyak 70 KK akan direlokasi dan 25 KK akan terjadi pemotongan rumah.
“Dari jumlah itu kami merinci lagi, 54 setuju, 17 masih bimbang dan 24 tidak setuju. Untuk yang relokasi ada 70 KK dengan rincian 41 setuju, 9 dalam proses negosiasi dan 24 tidak setuju,” jelasnya.
Samad juga menjelaskan untuk rumah warga yang terkena pemotongan ada sebanyak 25 rumah dengan berbagai ukuran.
“Dari 25 rumah yang kena pemotongan itu, 13 setuju, 8 masih proses negosiasi dan 4 tidak setuju,” jelasnya.
Sementara itu perwakilan warga, Agus Hariyanto, RT 6 RW 2 mengatakan bahwa sesuai data yang ada pada masyarakat yang setuju hanya 14 dan tidak setuju 56 KK untuk relokasi.
“Masyarakat yang tidak setuju kebanyakan karena menganggap ukuran sungai terlalu luas yaitu sungai 8 meter dan sepadan s ungai 6 meter kanan kiri. Kami dari masyarakakt minta lebar sungai empat meter tanpa sepadan,” jelasnya.
Lain lagi dengan Agus, Syahrani warga RT 23, tidak setuju dengan relokasi dan tetap mau tinggal di tempat asal.
“Rumah dan tanah itu warusan dari rumah nenek moyang, makanya saya tidak setuju,” katanya.
Hal senada juga dilintarkan beberpa warga laun dengan alasan yang sama, yaitu ingin sungai dibormalisasi dengan lebat emoat meter saja tanpa sepadan sungai.
Sementara itu, Siti Ramlah yang diwakili anaknya mengaku setuju dengan relokasi rumah dan normalisasi tersebut.
Pasalnya dirinya sudah trauma dengan kejadian kebakaran yang menghanguaian rumahnya tersebut.
“Kalau saya setuju, sebab dengan oenataan sungai pertama kami bisa tenang pindah ke tempat babru, tidak khawatir dengan banjir. Kedua tentunya dengan kawasan ya g baru, sehat dan asri membuat masyarakat juga lebih sehat,” ungkapnya.
Di sisi lain, salah satu tokoh Cempaka, Habib Syaifuddin, menjelaskan memang ada beberapa warga yang alasannya kuat tidak mau pindah.
“Kami berharap pihak pemerintah kota mencarikan soalusinya agar semua bisa terakomodir dengan baik dan program ini bisa dilaksanakan. Mungkin salah satunya perbedaan perlakuan dari yang setuju dan yang tidak setuju, rumah yang ukuran besar juga diharapkan ada perlakuan berbeda, tidak bisa disamakan dengan yang ukuran tanah atau rumahnya kecil,” jelasnya.
