NEWSWAY.CO.ID, BANJARMASIN – Dewan Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Kalimantan Selatan menggelar diskusi dan pemaparan terkait Taman Nasional Meratus. Kegiatan ini digelar di Sekretariat Dema Pospera Kalsel, Kompleks Bumi Indah Lestari, Banjarmasin, Minggu (10/8/2025).
Diskusi dan pemaparan mengangkat tema Perampasan Sistematis Ruang Hidup Masyarakat Adat, dengan menghadirkan pembicara dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam isu tersebut.
Anggota Dema Pospera, Gusti Miftha menjelaskan, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kepedulian mahasiswa terhadap nasib masyarakat adat di daerah Pegunungan Meratus. Mereka terancam kehilangan tanah dan hutan akibat rencana penetapan wilayah adat sebagai taman nasional.
“Isu ini bukan hanya meresahkan masyarakat adat, tapi seharusnya juga menjadi keresahan masyarakat kota. Jika hutan adat di Meratus menjadi taman nasional, maka warga adat bisa dianggap ilegal karena status hutan adat di Kalimantan belum diakui secara sah oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat, menghapus suku, dan merupakan bentuk ketidakberpihakan negara terhadap rakyat.
“Masyarakat adat tidak memerlukan negara untuk merawat permukiman mereka, justru pemerintah Indonesia membutuhkan mereka demi keasrian alam,” ujarnya.
Dari hasil diskusi, Dema Pospera Kalsel berkomitmen untuk melakukan aksi lanjutan demi menyadarkan masyarakat kota bahwa masyarakat adat adalah garda terdepan pelestarian budaya dan lingkungan Indonesia.
Miftha juga menyampaikan harapannya ke depan terhadap hasil diskusi hari itu.
“Kami meminta pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat adat, stop eksploitasi hutan dan masyarakat adat, bukan malah berpihak pada kepentingan elite,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BEM se-Kalsel yang turut hadir menyatakan komitmennya untuk ikut memperjuangkan isu ini.
“Orang-orang di luar sana mungkin belum terpantik, tapi kita yang tahu harus menyebarkan pengetahuan ini. Semuanya akan berdampak pada generasi yang akan datang. Bisa saja ini adalah bungkus dari eksploitasi yang tidak kita sadari,” ujarnya.
Dema Pospera Kalsel secara tegas menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus dan menyerukan perlindungan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat.
Reporter Newsway.co.id Barito Kuala/Banjarmasin: Aminah
