NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menggelar Ekspos Akhir Dokumen Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai tahapan penting dalam penyusunan perencanaan sanitasi berbasis kondisi riil masyarakat di Hotel Roditha Banjarbaru, Selasa (16/12/2025).
Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dian Marliana menjelaskan, studi EHRA merupakan dokumen strategis yang berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas sanitasi, higienitas, serta perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga.
“EHRA ini menjadi dokumen penting untuk memahami kondisi sanitasi, higienitas dan perilaku masyarakat secara komprehensif. Hasil akhirnya nanti akan menjadi pedoman dalam penyusunan sanitasi berbasis STBM di Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Dian menyampaikan, hasil ekspos akhir tersebut akan dirangkum dalam bentuk dokumen resmi dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Ia menegaskan, dokumen EHRA akan menjadi dasar kebijakan dalam perencanaan pembangunan, khususnya di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.
“Dokumen EHRA ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi SKPD terkait, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman, dalam menyusun program dan kegiatan yang berbasis sanitasi,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah Daerah terhadap dokumen EHRA diwujudkan melalui penguatan kerja sama lintas sektor, agar hasil studi ini benar-benar dapat diimplementasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
Kasi Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Rusmiati Agustina mengungkapkan, ekspos akhir ini memaparkan hasil analisis yang disusun oleh tim ahli independen, bukan oleh internal Dinas Kesehatan.
“Hari ini kami melihat paparan hasil analisis mulai dari pengumpulan data, entry data, hingga analisis yang juga mendapatkan masukan dari Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, dokumen EHRA saat ini masih dalam tahap pemaparan akhir dan belum ditetapkan secara resmi. Penandatanganan serta penyerahan dokumen direncanakan akan dilakukan pada agenda terpisah setelah seluruh proses penyempurnaan selesai.
“Hari ini belum bisa disimpulkan hasil akhirnya karena dokumen masih dalam tahap kajian. Kami juga masih menunggu masukan dari lintas sektor seperti Bappeda, PUPR, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Desa, Statistik, hingga BPBD,” katanya.
Berdasarkan hasil sementara studi EHRA, faktor dominan yang memengaruhi kesehatan masyarakat dianalisis melalui lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.
“Untuk pilar pertama, Kabupaten Banjar sudah mencapai sekitar 92 persen perubahan perilaku. Namun masih ada empat pilar lainnya yang perlu terus dikejar,” sebut Rusmiati.
Ia menegaskan, peningkatan sanitasi tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan jamban, misalnya, membutuhkan dukungan PUPR karena bersifat fisik. Dinas Kesehatan berperan pada perubahan perilaku. Karena itu kerja sama melalui pokja perumahan dan kawasan permukiman sangat penting,” tegasnya.
Secara umum, kondisi sanitasi di Kabupaten Banjar dinilai sudah layak, namun belum sepenuhnya aman. Melalui hasil akhir studi EHRA ini, Pemkab Banjar berharap dapat menyusun strategi sanitasi kesehatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan ke depan.(nw)
