NEWSWAY.CO.ID, BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan dengan menyiapkan anggaran khusus bagi penguatan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari realisasi komitmen kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, pemerintah provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk masing-masing kabupaten/kota. Anggaran tersebut difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal.
“Program ini menjadi bagian dari tiga agenda utama di bidang pendidikan, yaitu pembangunan pesantren modern, penguatan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, serta peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh,” ungkap Tantri di Banjarbaru, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka putus sekolah yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Pemerintah provinsi telah mengantongi data anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, sehingga bantuan dapat diarahkan secara lebih tepat.
“Penyaluran dana akan dilakukan melalui BPKAD, dan penggunaannya wajib difokuskan bagi anak-anak yang tercatat putus sekolah,” ujarnya.
Tantri menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut penting agar pendataan, penyaluran, serta pelaksanaan program berjalan optimal.
Selain menargetkan penurunan angka putus sekolah, keberhasilan program juga akan dievaluasi melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada periode 2026–2027.
Disdikbud Kalsel berharap kebijakan ini dapat mendongkrak rata-rata lama sekolah masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banua secara berkelanjutan. (nw)
