NEWSWAY.CO.ID, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Di tengah keterbatasan kuota nasional, langkah-langkah strategis diupayakan agar kebutuhan bahan bakar nelayan tetap terpenuhi secara adil.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan Tony Ahmadi, mewakili Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Khairul Fajri, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/11/2025).
“Kami terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Anggota Komisi II DPRD Kotabaru untuk menyuarakan aspirasi nelayan. Kuota memang terbatas, tapi kami pastikan distribusinya tetap proporsional dan menyentuh semua lapisan,” ujar Tony.
Saat ini, terdapat enam SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang seluruhnya berada di Pulau Laut, salah satunya SPBN Saijaan. Dengan jumlah nelayan aktif mencapai 1.700 orang, sebagian besar harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan BBM, sehingga terjadi penumpukan dan antrean panjang.
“Kami sangat berharap ada pembangunan SPBN baru di wilayah Pamukan dan Kelumpang agar distribusi lebih merata dan efisien,” tegas Tony.
Setiap bulan, pengelola SPBN wajib melaporkan jumlah pemakaian BBM kepada Dinas Perikanan. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kebutuhan dan penetapan kuota tahunan yang diajukan ke provinsi.
Dinas Perikanan juga mengimbau nelayan agar melengkapi dokumen kapal dan identitas resmi sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan pemerintah, baik berupa BBM maupun alat tangkap.
“Tanpa dokumen yang lengkap, hak nelayan bisa tertunda. Kami ingin semua nelayan terdata dan terlindungi,” ucapnya dengan optimisme dan penuh harapan.
Selain itu, Tony juga menyampaikan pesan penting bagi seluruh nelayan yang melaut. “Utamakan keselamatan. Periksa kondisi kapal, bawa alat komunikasi, dan jangan memaksakan diri saat cuaca ekstrem. Laut adalah sahabat, tapi juga bisa menjadi tantangan. Pulang dengan selamat adalah keberhasilan sejati,” pesannya
Dinas Perikanan berkomitmen menghadirkan inovasi dan solusi jangka panjang agar distribusi BBM lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi di 18 kecamatan pesisir, perhatian penuh terhadap kebutuhan nelayan menjadi prioritas utama.
“Sektor perikanan adalah identitas Kotabaru. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra nelayan dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga pesisir,” pungkas Tony
Dengan langkah ini, Dinas Perikanan Kotabaru menegaskan bahwa distribusi BBM bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari misi besar menjaga stabilitas ekonomi maritim dan masa depan ribuan nelayan di Bumi Saijaan. (nw)
Reporter : Rizal
