NEWSWAY.CO.ID, BALANGAN – Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan memperkuat keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (DKUKMTK) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas DKUKMTK Batumandi, Rabu (29/10/2025).
Forum yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Abdurrahman Arrahimi, menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, pekerja, hingga masyarakat umum. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diajak berdialog dan menyampaikan gagasan, kritik, serta masukan terhadap kebijakan dan program yang telah maupun akan dilaksanakan oleh dinas terkait.
Dalam sambutannya, Abdurrahman menegaskan FKP merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mengedepankan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Ia menilai, keterlibatan masyarakat secara langsung akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Melalui forum ini, kami berharap muncul gagasan-gagasan yang konstruktif dan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan sektor usaha di Balangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta, sehingga tercipta kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Balangan Abdul Mukhlis menambahkan, forum konsultasi publik tidak hanya sebatas ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga media strategis untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, ruang dialog seperti ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan daya saing pelaku UKM, serta memperluas kesempatan kerja bagi warga Balangan.
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Melalui Standar Pelayanan yang Partisipatif dan Berkelanjutan,” forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Abdul Mukhlis juga menekankan, pelaksanaan FKP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun mekanisme pelayanan publik yang selaras dengan harapan masyarakat.
“Forum ini membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, sekaligus memastikan pelayanan publik yang diberikan pemerintah berjalan sesuai standar dan aspirasi warga,” tutupnya.
Melalui forum semacam ini, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Balangan berharap terbangun komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hasil diskusi dan rekomendasi yang muncul akan menjadi pijakan penting dalam peningkatan mutu pelayanan publik serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Balangan. (nw)
Reporter : Nasrulah
