NEWSWAY.CO.ID, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Banjar terus merealisasikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat.
Hingga Juli 2025 sebanyak 16 unit rumah telah selesai dibangun dari total target 24 unit yang direncanakan hingga akhir Oktober 2025.
Kasi Penyediaan Perumahan Swadaya DPRKPLH Kabupaten Banjar Taufiqurrahman menjelaskan, pembangunan rumah tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Desa Kaliukan, Limamar, Akarbaru, dan Bincau.
“Realisasi sampai Juli sudah 16 unit. Target kita 24 unit hingga bulan Oktober. Kalau nanti ada tambahan seperti kasus kemarin di luar target dan memang sangat prioritas, bisa kita ajukan dalam perubahan anggaran,” ucapnya saat dikonfirmasi di DPRKPLH Banjar, Kamis (7/08/2025).
Taufiqrrahman mengatakan, bantuan rumah ini mengacu pada SK Bupati dan menggunakan dana penuh dari APBD Kabupaten Banjar. Penilaian kelayakan penerima bantuan mengedepankan kondisi rumah yang benar-benar rusak berat dan sangat membutuhkan penanganan segera.
“Dari sekian banyak usulan yang masuk, kami bekerja sama dengan aparatur desa untuk memilah mana yang paling urgent. Setelah itu kami verifikasi ulang ke lapangan dan memang benar kondisinya sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Selain dari APBD kabupaten tahun 2025 ini, Kabupaten Banjar juga menerima bantuan 234 unit rumah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut sangat membantu mengingat jumlah rumah tidak layak huni di Banjar berdasarkan data tahun 2024 mencapai lebih dari 5.000 unit.
“Harapan ke depan tentu program ini bisa ditingkatkan karena dari 2019 sampai 2024, rumah yang berhasil ditangani melalui program ini baru sekitar 116 unit. Kalau dilihat dari kebutuhan, idealnya dalam lima tahun ke depan kita harus bisa membangun minimal 1.000 unit,” tutup Taufiqurrahman.
Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menempati rumah yang tidak layak. (nw)
